Penulis: Muhammad Riduan
Samarinda, Presisi.co – Keberadaan portal pembatas ketinggian di Jembatan Mahkota 2 Samarinda yang bernama Jembatan Achmad Amins mendapat sorotan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda.
Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Shamri Saputra menyampaikan bahwa adanya pemasangan portal itu sebenarnya sudah menjadi tanda bahwa ada batasan kendaraan besar yang melewati Jembatan Mahkota 2.
Namun hal ini jutru menjadi kontroversi di kalangan masyarakat terutamanya pelaku usaha yang ingin melintasi kawasan itu.
"Ada protes karena mereka juga membayar pajak, tapi tidak bisa melewati jembatan itu, padahal aksesnya lebih dekat ketimbang harus memutar lewat Jembatan Mahulu,” ucapnya, diwawancarai Rabu 21 Aguatus 2025.
Ada banyaknya pelaku usaha yang merasa dirugikan karena harus mengeluarkan biaya tambahan untuk bahan bakar akibat rute perjalanan yang lebih jauh. Sehingganya, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, meminta untuk dikaji kembali.
“Kami minta pemerintah mengkaji lagi kebijakan ini. Jujur, ini merugikan masyarakat, terutama pelaku usaha yang akhirnya harus menempuh jarak lebih panjang,” tegasnya.
Apa lagi, menurut penjelasan Dishub sebelumnya, larangan kendaraan besar melintas di Jembatan Mahkota 2 diberlakukan karena akses jalan di ujung jembatan belum sepenuhnya tersambung sehingga dikhawatirkan menimbulkan kemacetan. Namun, ia menilai kondisi saat ini sudah berbeda.
“Sekarang akses jalan sudah mulai tersambung. Jadi, perlu perhatian lagi karena sebagian masyarakat kita sangat membutuhkan jembatan itu. Apalagi biaya pembangunan jembatan ini tidak sedikit, dan masyarakat merasa memiliki hak yang sama untuk menggunakannya,” tambahnya.
Pihaknya pun mendorong agar pemerintah kota segera memberikan kejelasan mengenai alasan portal masih terpasang hingga saat ini. (*)
Editor: Redaksi
