Penulis: Muhammad Riduan
Samarinda, Presisi.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menegaskan tidak akan mengambil opsi pinjaman daerah untuk menutup defisit anggaran, meski Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengalami tekanan akibat pemotongan Transfer ke Daerah (TKD).
Penegasan tersebut disampaikan Wali Kota Samarinda, Andi Harun menanggapi imbauan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kaltim-Kaltara yang sebelumnya mengingatkan pemerintah daerah agar tidak menutup defisit anggaran dengan skema pinjaman.
“Kami sangat sependapat. APBD kita memang sedang mengalami kontraksi, bahkan bisa disebut turbulensi,” ungkap Andi Harun kepada awak media.
Orang nomor satu di Kota Tepian itu menjelaskan, langkah instan yang kerap diambil pemerintah daerah saat anggaran tertekan adalah melakukan pinjaman untuk menutup rencana belanja yang tidak tertopang pendapatan.
“Biasanya opsi yang diambil itu pinjaman. Dulu saat Covid-19 ada fasilitas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Sekarang juga masih ada fasilitas pinjaman melalui SMI maupun perbankan,” jelasnya.
Namun, menurut Andi Harun, Pemkot Samarinda secara tegas memilih untuk menghindari pinjaman, meski dengan bunga rendah, karena berpotensi membebani APBD pada tahun-tahun berikutnya.
“Kalau itu dilakukan terus-menerus, kasihan kepala daerah berikutnya harus menanggung utang. Di Samarinda, kami tidak pernah membicarakan opsi pinjam, sedikit pun tidak. Kami tidak mau pinjam,” tegasnya.
Sebagai langkah antisipasi, Pemkot Samarinda memilih menyesuaikan belanja dengan kondisi keuangan daerah yang terbatas.
“Kalau uang terbatas, jangan banyak gaya, jangan banyak maunya. Fokuskan belanja pada pelayanan publik dan pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Kita puasa dulu,” ucapnya.
Ia mengakui kondisi tersebut menjadi pelajaran penting bagi pemerintah daerah, terutama dalam efisiensi belanja.
“Salah satu pelajaran besar yang kami dapat, ternyata selama ini juga ada pemborosan. Bayangkan, belanja makan dan minum bisa sampai Rp98 miliar dalam setahun,” bebernya.
Menurutnya, angka tersebut dinilai tidak sebanding dengan upaya pemerintah daerah dalam mencari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang harus dilakukan dengan kerja keras.
“Kita jungkir balik mencari PAD, tapi belanja makan minum sampai Rp98 miliar itu menurut kami di luar nalar akal sehat,” katanya.
Meski menghadapi tantangan berat pada 2026, terutama pasca pandemi Covid-19, Andi Harun menegaskan Pemkot Samarinda tetap solid dan optimistis.
“Semangat dan karakter kerja kami tidak berubah. Kita hadapi tantangan ini bersama,” pungkasnya.
Diinformasikan, bahwa APBD Kota Samarinda telah disahkan di angka Rp 3,18 Triliun, mengalami penurunan dari sebelumnya di angka Rp 5,3 Trilliun. Hal ini akibat kebijakan pemerintah pusat yang menyesuaikan transfer ke daerah (TKD).
Captions : Wali Kota Samarinda, Andi Harun.(Presisi.co/Muhammad Riduan)
