Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co – Kalimantan Timur (Kaltim) kembali mendapat sorotan nasional, kali ini sebagai lokus strategis dalam penguatan kepemimpinan digital di Indonesia.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Muhammad Faisal, tampil sebagai narasumber utama dalam agenda Visitasi Kepemimpinan Nasional (VKN) yang merupakan bagian dari Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XIX Tahun 2025.
Digelar secara daring pada Selasa 29 Juli 2025, kegiatan ini diikuti oleh 48 peserta dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Polri, serta pemerintah daerah se-Indonesia.
Agenda VKN diselenggarakan oleh Badan Pengembangan SDM Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dengan subtema kepemimpinan digital untuk SDM unggul, inklusif, dan berdaya saing global.
Dalam pemaparannya, Faisal menegaskan bahwa Kalimantan Timur, sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), tidak bisa menghindari arus transformasi digital yang masif.
Oleh karena itu, menurutnya, kepemimpinan berbasis digital adalah keharusan, bukan pilihan.
“Transformasi digital tidak bisa hanya jadi jargon. Harus dimulai dari pimpinan. Di hari pertama menjabat, Gubernur Kaltim langsung membuat TTE (Tanda Tangan Elektronik). Itu simbol keseriusan,” ujar Faisal, yang juga menjabat Ketua ASKOMPSI dan Perhumas Samarinda.
Ia menyebut dua program unggulan Pemprov Kaltim Internet Desa dan Super App SAKTI (Satu Akses Kalimantan Timur) sebagai bentuk konkret komitmen menuju tata kelola digital.
SAKTI dikembangkan sebagai ekosistem layanan publik berbasis aplikasi terpadu, sementara Internet Desa menargetkan konektivitas merata hingga pelosok.
Selain Faisal, Kepala BPSDM Kaltim, Nina Dewi, juga menjadi pembicara dan menekankan pentingnya penguatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) sebagai fondasi transformasi digital yang berkelanjutan.
Kaltim dinilai tepat sebagai laboratorium digital nasional, mengingat posisinya sebagai daerah strategis dan gerbang masa depan Indonesia melalui IKN.
“Digitalisasi bukan sekadar infrastruktur, tapi budaya kerja baru. Pemimpin daerah harus siap menjadi navigator di tengah disrupsi,” tutup Faisal. (*)
Editor: Redaksi
