Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co – Dugaan keracunan kembali mencuat dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebanyak 25 siswa SDN 008 Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), dilaporkan mengalami pusing, mual, dan muntah setelah mengonsumsi menu MBG, Rabu 11 Februari 2026.
Peristiwa tersebut mendapat sorotan dari Koalisi C(EMAS) Kaltim yang terdiri dari LBH Samarinda, Pokja 30 Kaltim, Nugal Institute, dan GMNI PPU.
Koalisi menilai kejadian ini perlu ditangani secara serius karena dinilai bukan sekadar insiden tunggal.
Koordinator Pokja 30 Kaltim, Buyung Marajo, menyebut dugaan keracunan tersebut mengindikasikan adanya persoalan dalam tata kelola dan pengawasan program.
“Keracunan massal ini bukan kejadian tunggal. Ini menunjukkan adanya masalah sistemik dalam penyelenggaraan MBG, dan yang menjadi korban adalah anak-anak,” ujar Buyung dalam keterangan pers, Kamis 12 Februari 2026.
Ia mengutip data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) yang mencatat 1.242 korban dugaan keracunan MBG secara nasional pada periode 1–13 Januari 2026.
Bahkan, hingga 23 Desember 2025, jumlah korban disebut telah melampaui 20 ribu orang.
Dalam kasus di PPU, Koalisi C(EMAS) juga menyoroti dugaan pelanggaran prosedur oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyuplai makanan ke SDN 008 Waru.
Yayasan yang diduga mengelola SPPG tersebut disebut memiliki keterkaitan dengan keluarga dan jaringan politik di PPU.
Koalisi menilai dugaan relasi tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan apabila tidak disertai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran serta manajemen program.
“Minimnya transparansi membuat publik sulit melakukan pengawasan. Ini perlu dibuka secara terang,” kata Buyung.
Atas kejadian tersebut, Koalisi C(EMAS) Kaltim mendesak aparat penegak hukum, khususnya Polda Kaltim, untuk melakukan penyelidikan menyeluruh guna memastikan penyebab insiden dan ada tidaknya pelanggaran prosedur.
Selain itu, pemerintah daerah diminta memastikan penanganan medis terhadap para siswa berjalan optimal serta menjamin pemulihan kesehatan mereka.
“Kami mendesak seluruh pihak terkait bertanggung jawab dan menjamin pemulihan hak serta kesehatan anak-anak yang terdampak, agar kejadian serupa tidak kembali terulang,” tutupnya. (*)
Editor: Redaksi
