Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co -Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi Kalimantan Timur (AMAK Kaltim) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Jumat 25 Juli 2025.
Dalam aksinya, mereka menyoroti dugaan keterlibatan oknum non-struktural berinisial “H” yang disebut memiliki pengaruh besar dalam proses pengambilan kebijakan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim.
Koordinator aksi, Faisal Hidayat, menyebut bahwa keberadaan “H” menjadi simbol kekuasaan informal yang tidak memiliki posisi resmi namun diduga mengendalikan jalannya kebijakan pemerintahan.
“H bukan sekadar inisial, tapi simbol bagaimana kekuasaan bisa menjelma dalam bentuk yang tak berbadan hukum, tapi justru mengendalikan hukum,” kata Faisal dalam orasinya.
AMAK Kaltim mendesak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur untuk mengusut dugaan relasi gelap tersebut, termasuk keterlibatan inisial lain seperti “BR” yang disebut sebagai operator di lapangan.
Kelompok ini juga mengangkat isu dugaan praktik korupsi dalam berbagai program dan proyek daerah, seperti renovasi Gedung DPRD Kaltim, seleksi jabatan Direktur Utama Perusda, serta penggelapan pajak yang diduga dilakukan oleh PT Barokah Karya Energi (BKE) dengan potensi kerugian negara hingga Rp1 triliun.
Selain itu, mahasiswa juga menyoroti dugaan hubungan antara pejabat daerah dan terpidana kasus pajak Rafael Alun Trisambodo, yang dianggap berpotensi merusak integritas fiskal daerah.
Menanggapi aksi tersebut, Kepala Bagian Pemerintahan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Kaltim, Imanudin, mengatakan bahwa pihaknya menghargai aspirasi publik dan akan meneruskan tuntutan mahasiswa ke pimpinan.
“Kami tetap komit pada prinsip transparansi dan pemberantasan KKN. Semua aspirasi yang masuk akan kami telaah,” ujarnya.
Namun saat dimintai tanggapan mengenai inisial “H”, Imanudin enggan berkomentar lebih lanjut. Ia menyatakan bahwa proses hukum berada di luar kewenangan biro yang dipimpinnya.
“Terkait dugaan itu, tentu akan kami teruskan ke pihak berwenang,” pungkasnya.
Aksi ini menjadi salah satu bentuk tekanan publik terhadap pemerintah daerah agar memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. (*)
Editor: Redaksi
