Penulis: Muhammad Riduan
Samarinda, Presisi.co – Sejumlah mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di halaman Balai Kota Samarinda pada, 18 Juli 2025. Mereka menyuarakan protes terhadap tindakan Satpol PP saat adanya aksi penggalangan dana untuk korban kebakaran di Mahakam Ulu (Mahulu).
Dalam aksi tersebut, perwakilan mahasiswa berorasi, adapula membentangkan bendera merah putih dan sejumlah spanduk bertuliskan "Darurat Kemanusiaan dan Keadilan", serta "Copot Kasatpol PP Samarinda".
Adanya aksi ini dipicu oleh kejadian peneguran yang dilakukan oleh aparat Satpol PP terhadap sejumlah mahasiswa yang tengah menggalang dana di Simpang Empat Lembuswana beberapa waktu lalu.
Koordinator aksi, Edison menjelaskan bahwa mahasiswa merasa tindakan Satpol PP tersebut keliru dan tidak semestinya dilakukan terhadap kegiatan kemanusiaan.
"Kita hari ini aksi tentang kepedulian kita terhadap Satpol PP yang mengeluarkan statement di lampu merah. Mungkin yang menurut teman-teman sedikit keliru. Kita mencoba melakukan beberapa kali audiensi dan juga sempat ditolak. Maka hari ini teman-teman menyuarakan di depan Balai Kota Samarinda," ucapnya saat diwawancarai.
Edison menyebutkan dalam aksi tersebut, pihaknya menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain:
Setiap warga negara, termasuk mahasiswa, memiliki hak untuk berekspresi dan melakukan aksi damai di ruang publik sesuai amanat UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan.
Aparat pemerintah daerah, termasuk Satpol PP, harus menjamin tidak adanya tindakan represif terhadap kegiatan penggalangan dana yang dilakukan secara damai dan tertib.
Pemerintah daerah diminta memberikan fasilitas dan perlindungan atas kegiatan kemanusiaan yang dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat.
Mahasiswa juga berkomitmen melaksanakan kegiatan kemanusiaan secara transparan, bertanggung jawab, dan sesuai hukum.
Selain menyampaikan tuntutan itu, para mahasiswa juga secara tegas meminta agar Kepala Satpol PP Kota Samarinda, Anis Siswantini, dicopot dari jabatannya.
"Poin penting kita adalah mencopot Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda. Tapi dari jawaban perwakilan Wali Kota, semua itu butuh proses teknis dan tahapan tertentu, tidak bisa dilakukan sepihak," bebernya.
Ia menambahkan bahwa surat resmi tuntutan mahasiswa telah diserahkan kepada pihak Pemkot Samarinda dan saat ini pihaknya menunggu respons serta konfirmasi balasan dari Wali Kota atau perwakilannya.
Sementara mengenai adanya dinamika dalam pertemuan tersebut, Edison mengakui bahwa suasana sempat memanas. Namun, ia menilai hal itu wajar dalam proses diskusi.
"Memang di dalam forum tadi sempat panas. Tapi itulah dinamika berdiskusi, harus ada pemantik supaya diskusi itu hidup," pungkasnya.
Aksi berlangsung damai dan mendapat pengawalan dari aparat kepolisian serta petugas keamanan Balai Kota. Para mahasiswa berharap tuntutan mereka segera ditindaklanjuti demi menjaga nilai kemanusiaan dan demokrasi di Kota Samarinda. (*)
Editor: Redaksi
