Penulis: Redaksi Presisi
Samarinda, Presisi.co – Pemerintah Kota Samarinda kembali menjadi sorotan dalam forum global. Wali Kota Samarinda, Andi Harun, tampil sebagai pembicara dalam diskusi internasional yang digelar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara virtual, bertajuk “Tata Kelola dan Pembiayaan Multilevel: Bagaimana VLR dan VSR Membingkai Ulang Desentralisasi dan Implementasi Kolektif SDGs.”
Forum ini mempertemukan pemimpin kota, akademisi, dan pakar pembangunan dari berbagai negara untuk menyoroti kontribusi pemerintah daerah dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030. Samarinda menjadi satu-satunya kota di Indonesia yang aktif menyampaikan pandangan dalam sesi diskusi forum tersebut.
Dalam paparannya, Andi Harun menegaskan bahwa Voluntary Local Review (VLR) dan Voluntary Subnational Review (VSR) tidak boleh dipahami hanya sebagai dokumen administratif, melainkan sebagai instrumen strategis yang mampu menguatkan tata kelola pemerintahan lokal sekaligus mempercepat pelaksanaan Agenda 2030 di tingkat daerah.
“Forum ini menjadi wadah penting untuk menunjukkan bahwa komitmen terhadap SDGs bisa dan harus dimulai dari tingkat lokal,” ungkap Andi Harun kepada awak media pada Kamis, 10 Juli 2025.
Ia menjelaskan bahwa Samarinda telah mengadopsi VLR dan VSR sebagai kerangka kerja dalam pengambilan kebijakan, pembangunan sistem data terpadu, hingga mendorong keterlibatan masyarakat dalam pembangunan yang inklusif. Lima prioritas SDGs menjadi fokus utama, yakni:
Kelima tujuan itu, lanjutnya, telah diintegrasikan dalam 10 program unggulan daerah yang mencerminkan pendekatan pembangunan berbasis data dan partisipatif. Program-program tersebut mencakup bantuan Rp100 juta per RT, pengembangan transportasi ramah lingkungan, smart city, jaminan sosial terintegrasi, hingga penciptaan 10 ribu wirausaha baru.
Dalam kesempatan itu, Andi Harun juga menyoroti capaian Samarinda sebagai salah satu kota di dunia yang berhasil menyusun dan melaporkan VLR secara mandiri, menegaskan komitmen serius terhadap transparansi dan akuntabilitas pembangunan.
Tak hanya menekankan pentingnya perencanaan strategis, ia juga memaparkan arah pembangunan Samarinda ke depan yang berfokus pada transformasi digital pemerintahan hingga level kelurahan dan kecamatan. Menurutnya, pelayanan publik harus cepat, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.
“Digitalisasi birokrasi adalah kebutuhan mendesak. Kami menyederhanakan regulasi yang tumpang tindih dan mengubah pola kerja agar pemerintahan hadir tidak hanya secara fisik, tetapi juga digital,” tegasnya.
Dengan keikutsertaannya dalam forum ini, Samarinda tidak hanya memperluas jejaring global, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai model praktik baik pembangunan berkelanjutan yang berakar dari inisiatif lokal. (*)
Editor: Redaksi
