Penulis: Muhammad Riduan
Samarinda, Presisi.co – Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menggelar pertemuan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda untuk membahas perkembangan terbaru proyek terowongan dan penanganan longsoran lereng di kawasan Jalan Alimuddin.
Dalam pertemuan itu, Andi Harun meminta laporan dan paparan teknis menyeluruh terkait kondisi dan langkah penanganan lereng yang mengalami longsor. Ia menjelaskan longsoran itu merupakan kejadian berulang yang sebelumnya sudah pernah terjadi di masa lalu.
"Setelah diteliti oleh tim dari LAPI ITB, longsor lereng ini adalah peristiwa yang berulang. Di masa lalu juga pernah terjadi di lokasi tersebut. Secara geoteknik, jika tidak ditangani, satu longsoran bisa memicu longsoran berikutnya," tuturnya di DPRD Samarinda, Rabu 9 Juli malam.
Menurutnya, penanganan lereng sebenarnya telah masuk dalam rencana anggaran APBD murni. Namun karena adanya penyesuaian prioritas belanja daerah, pelaksanaan fisik baru akan dilakukan pada perubahan anggaran tahun ini.
"Memang harusnya tidak terjadi. Tapi karena kita mengakomodir rencana belanja prioritas lainnya, pekerjaan lereng ditunda ke perubahan. Tidak ada yang bisa memperkirakan bahwa saat ditunda justru terjadi longsor," jelasnya.
Meski demikian, Orang nomor satu di Kota Tepian tersebut memastikan bahwa penyedia jasa telah mengantisipasi potensi risiko teknis agar tidak menimbulkan kerugian besar.
"Di sisi Jalan Alimuddin Longsoran yang terjadi memang dibiarkan menutup sebagian lubang terowongan. Itu justru berfungsi sebagai penahan alami, mencegah endapan talus atau batuan kecil terus bergerak ke bawah. Pembersihan terlalu cepat justru bisa memicu pergerakan dari atas," imbuhnya.
Wali Kota menyebutkan bahwa pada perubahan APBD tahun ini, penanganan stabilisasi lereng akan menelan biaya sekitar Rp41 miliar, termasuk dengan manajemen konstruksinya (MK).
Adapun metode teknis yang akan digunakan dalam penanganan lereng mencakup beberapa pendekatan, seperti rock bolting, retaining wall, shotcrete (penyemprotan semen untuk penahan sementara), serta sistem drainase untuk mengalirkan air hujan ke luar area lereng.
"Terakhir, kita akan lakukan revegetasi atau penanaman kembali vegetasi untuk memperkuat stabilitas tanah," ungkapnya.
Andi Harun menegaskan bahwa meskipun badan terowongan telah rampung hingga 100 persen, namun pihaknya belum akan mengoperasikan karena masih menunggu penanganan lereng selesai sepenuhnya.
"Saya yang menahan. Jangan dulu. Karena prinsip saya adalah salus populis suprema lex esto, keselamatan warga adalah hukum tertinggi. Jadi lebih baik sabar, persiapkan semuanya dengan matang, dan baru lakukan uji coba ketika semuanya benar-benar aman," pungkasnya.
Dengan pendekatan tersebut, Pemkot Samarinda berharap proyek terowongan yang menjadi salah satu ikon infrastruktur kota ini dapat segera berfungsi optimal tanpa mengesampingkan aspek keselamatan publik.
Diinformasikan, area lereng inlet tunnel Samarinda yang berlokasi di Jalan Sultan Alimuddin mengalami longsor pada 12 Mei 2025 lalu.
