Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co – Keterlambatan pencairan insentif bagi guru honorer swasta di Kalimantan Timur kembali menuai sorotan.
Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, mendesak Pemerintah Provinsi segera menyelesaikan pembayaran yang tertunda, mengingat dampaknya terhadap kesejahteraan dan kinerja para pendidik.
“Insentif ini bukan sekadar bantuan, tapi bagian dari hak yang berpengaruh langsung terhadap semangat mengajar dan kualitas pendidikan,” ujar Salehuddin di Samarinda, Selasa 3 Juni 2025.
Ia menilai keterlambatan pencairan menunjukkan lemahnya manajemen pengelolaan anggaran pendidikan.
Hal ini menurutnya menjadi preseden buruk, terutama bagi guru-guru yang mengajar di sekolah swasta dan wilayah pinggiran.
“Kalau insentif tidak cair tepat waktu, semangat guru bisa turun. Kita tidak bisa abaikan efek domino terhadap proses belajar-mengajar,” tegasnya.
Lebih jauh, Salehuddin juga mengkritisi belum meratanya distribusi tenaga pendidik di Kaltim.
Ia menyebut peta kebutuhan guru di berbagai daerah menunjukkan kekurangan serius yang belum ditangani dengan strategi komprehensif.
“Jumlah guru masih kurang, distribusi tidak merata, lalu insentifnya pun lambat. Ini kombinasi yang mengancam kualitas pendidikan di Kaltim,” ucap legislator dari Partai Golkar itu.
Ia mendorong Pemprov Kaltim untuk segera melakukan evaluasi sistem insentif, termasuk pembenahan jadwal pembayaran dan mekanisme pengawasan. Menurutnya, pemerintah harus lebih tanggap terhadap hak-hak dasar tenaga pendidik.
“Kami di DPRD akan terus pantau dan tagih komitmen Pemprov agar persoalan serupa tidak terulang. Ini soal akuntabilitas dan penghormatan terhadap jasa guru,” pungkas Salehuddin.
