Penulis: M Yahya
Tenggarong, Presisi.co - Digitalisasi layanan administrasi kependudukan di Kutai Kartanegara terus berjalan, tetapi blank spot atau wilayah tanpa sinyal menjadi kendala utama yang menghambat akses masyarakat ke layanan online sejak diluncurkan pada 2020.
Kepala Disdukcapil Kukar, M. Iryanto, menyampaikan bahwa meskipun layanan digital membantu banyak warga, masih banyak daerah terpencil yang sulit mengakses sinyal internet memadai. Kondisi ini membuat pengurusan KTP, KK, dan akta kelahiran secara daring belum bisa optimal.
“Masalah utama kita adalah keterbatasan jaringan internet di sejumlah wilayah. Ini menyulitkan warga untuk mengakses layanan daring,” jelas Iryanto.
Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap teknologi digital turut memperparah hambatan ini karena banyak yang belum terbiasa menggunakan aplikasi layanan.
Sebagai solusi, Disdukcapil menghadirkan layanan hybrid yang memadukan layanan digital dan konvensional. Melalui Mal Pelayanan Publik (MPP), kantor kecamatan, hingga tingkat desa dan kelurahan, petugas disiapkan untuk membantu warga mengakses layanan digital.
“Kita hadirkan petugas di lapangan untuk bantu masyarakat. Mereka yang kesulitan tetap bisa mendapatkan pelayanan,” tambahnya.
Kendati digitalisasi adalah arah jangka panjang, Disdukcapil memastikan layanan hybrid akan terus dilaksanakan demi menjaga aksesibilitas bagi seluruh warga Kukar.
Iryanto berharap jaringan internet bisa merata secepatnya agar semua warga bisa menikmati kemudahan layanan digital secara maksimal.
