Pemerintah Kabupaten Kukar Gelar Rapat Koordinasi Optimalisasi Penyelamatan Pangan
Penulis: Redaksi Presisi
Selasa, 11 November 2025 | 0 views
Pemerintah Kabupaten Kukkar menggelar Rapat Koordinasi Optimalisasi Penyelamatan Pangan Kabupaten Kutai di Hotel Grand Elty Singgasana Tenggarong Selasa (11/11/2025).
Presisi.co – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengadakan Rapat Koordinasi Optimalisasi Penyelamatan Pangan Kabupaten Kutai di Hotel Grand Elty Singgasana Tenggarong, Selasa (11/11/2025). Kegiatan ini diikuti para pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan dipimpin langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono.
Dalam arahannya, Sunggono menyoroti kondisi fiskal Kabupaten Kukar yang tahun ini mengalami penurunan cukup drastis. Ia menyampaikan bahwa anggaran yang semula mencapai Rp11,3 triliun, kini tertuang dalam RKPD menjadi hanya Rp5,5 triliun. Di sisi lain, berbagai OPD tetap mengusulkan kegiatan dengan total hampir Rp9,8 triliun.
“Selama sepekan terakhir, saya melakukan perhitungan ulang untuk merasionalisasi usulan kegiatan dari sekitar Rp9,6 triliun menjadi Rp6,3 triliun,” ujar Sunggono. Ia menegaskan pentingnya penataan ulang program dan efisiensi agar pembangunan berjalan lebih terarah.
Meski harus menyesuaikan banyak pos belanja, Sunggono memastikan bahwa pemerintah tidak akan mengurangi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN. “Kita tetap menjaga TPP tidak berkurang. Karena memang TPP kita masih jauh lebih tinggi dibandingkan kabupaten lain,” tuturnya yang disambut tepuk tangan peserta rapat.
Ia menjelaskan bahwa keberlanjutan TPP telah ia prediksi sejak beberapa tahun lalu, termasuk kemungkinan menurunnya APBD. Dengan belanja pegawai yang saat ini sekitar 30 persen dari total anggaran daerah, Pemkab Kukar masih mampu menjaga kesejahteraan ASN tanpa mengganggu stabilitas fiskal.
Rakor ini menjadi forum penting untuk menyatukan strategi penyelamatan pangan daerah sekaligus menyeimbangkan kebutuhan anggaran di tengah dinamika fiskal yang berubah. Pemerintah berharap seluruh OPD mampu menyesuaikan perencanaan agar lebih efektif, tepat sasaran, dan tetap mendukung kesejahteraan aparatur daerah. (*)