Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co – DPRD Kalimantan Timur menyoroti lambannya pembangunan infrastruktur di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Paser yang dinilai berpotensi menghambat percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Sekretaris Komisi III DPRD Kaltim, Abdurahman, menyebut bahwa kedua kabupaten penyangga tersebut memiliki peran krusial dalam mendukung kawasan inti IKN.
Namun, keterbatasan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan dinilai menghambat konektivitas antarwilayah.
“Kalau dua kabupaten penyangga ini lambat pembangunannya, efeknya ke IKN juga ikut lambat. Maka, bantuan keuangan (bankeu) harus ditambah dan tepat sasaran,” ujarnya, Senin 27 Mei 2025.
Ia menilai sinergi pembangunan antara daerah penyangga dan kawasan inti IKN harus menjadi satu kesatuan.
Menurutnya, tanpa akses jalan yang memadai dari dan menuju kawasan IKN, mobilitas logistik, tenaga kerja, dan distribusi barang akan terganggu.
Di Paser, hanya dua ruas jalan yang saat ini berstatus jalan provinsi dan berada dalam kondisi hampir mantap, yakni Janju–Jone–Pondong Baru dan Kerang–Tanjung Aru.
Sementara delapan ruas jalan lainnya belum tersentuh peningkatan karena berada di luar kewenangan provinsi.
“Total kebutuhan anggaran untuk peningkatan delapan ruas jalan tersebut diperkirakan mencapai Rp1,2 triliun, menurut data Dinas PU Paser,” jelasnya.
Abdurahman mendorong agar Pemerintah Provinsi Kaltim memperjuangkan tambahan bantuan keuangan baik dari APBD maupun APBN agar pembangunan infrastruktur di wilayah penyangga tidak tertinggal.
Ia juga mengingatkan agar pengalokasian anggaran tidak hanya terfokus pada kawasan inti IKN di Sepaku, tetapi juga merata hingga ke daerah sekitar.
“Daerah penyangga punya peran vital. Tanpa dukungan dari wilayah sekitar, IKN akan kesulitan berkembang secara berkelanjutan,” pungkasnya. (*)
