Sapto Setyo Pramono Soroti Akurasi Data Program Gratispol Pendidikan
Penulis: Akmal Fadhil
1 hari yang lalu | 103 views
Sapto Setyo Pramono, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur. (Presisi.co/Akmal)
Samarinda, Presisi.co – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sapto Setyo Pramono, menekankan pentingnya akurasi basis data dalam penguatan program pendidikan gratis atau yang dikenal dengan istilah Gratispol. Menurutnya, kesalahan dalam pendataan berpotensi menimbulkan masalah serius, seperti yang pernah terjadi pada penyaluran beasiswa sebelumnya.
“Saya menyarankan bahwa basis data penguatan program GratisPol harus akurat,” ujar Sapto saat ditemui di Gedung DPRD Kaltim, Rabu 4 Juni 2025.
Sapto menilai validitas data menjadi pondasi utama agar program pendidikan gratis ini benar-benar tepat sasaran.
Sapto mengungkapkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam beberapa tahun terakhir kerap menyoroti persoalan penyaluran beasiswa di Kaltim.
Ia menilai temuan BPK menjadi pelajaran penting yang seharusnya diantisipasi sejak awal dalam pelaksanaan program GratisPol.
“Karena ada beberapa hal yang menjadi temuan BPK selalu menyoroti perihal beasiswa, sehingga program pendidikan gratis ini yang harus diperhatikan agar tidak mengalami hal serupa,” jelasnya.
Ia mengatakan, salah satu potensi persoalan yang muncul adalah ketidaksesuaian data penerima dengan kriteria yang telah ditentukan.
Hal ini bisa menimbulkan ketidakadilan dan memicu kecemburuan sosial di kalangan masyarakat.
“Artinya, beasiswa yang disalurkan itu ada potensi ruang data yang tidak akurat. Ini bisa menimbulkan masalah baru kalau tidak segera diperbaiki,” tambahnya.
Politisi Partai Golkar ini menyebutkan, bahwa validasi data penerima menjadi kunci utama agar manfaat program Gratispol benar-benar diterima oleh kelompok yang membutuhkan, terutama siswa dari keluarga tidak mampu.
“Kalau ingin program ini berjalan baik dan menyentuh masyarakat secara langsung, maka perlu validasi data yang ketat. Ini hal paling mendasar,” tegas Sapto.
Sapto juga mendorong pemerintah daerah untuk menggandeng instansi terkait, seperti Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial, dalam proses pemutakhiran data. Dengan kerja sama lintas sektor,
“Kita optimistis program Gratispol bisa menjadi tonggak kemajuan pendidikan yang merata,” pungkasnya. (*)