Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) didesak segera membentuk strategi terpadu untuk menangani bencana banjir yang kerap melanda sejumlah wilayah di Benua Etam.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono yang menilai penanganan banjir selama ini masih bersifat jangka pendek dan tidak sistematis.
“Secara teknis dan kebijakan, seharusnya ada pertemuan serius antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk duduk bersama, membahas mitigasi banjir dari hulu ke hilir,” kata Sapto dalam keterangannya, Selasa 3 Juni 2025.
Ia menilai bahwa tanpa koordinasi yang menyeluruh lintas wilayah, penanganan banjir akan terus bersifat sektoral dan tidak menyentuh akar persoalan.
Padahal, banjir di Kaltim bukan hanya disebabkan curah hujan tinggi, tapi juga persoalan tata ruang, degradasi lingkungan, serta pembangunan yang tidak berkelanjutan.
“Artinya kita harus mencari tahu penyebab dan akar permasalahannya. Apakah karena deforestasi, sistem drainase yang buruk, atau alih fungsi lahan. Itu harus dikaji serius, bukan hanya reaktif saat banjir sudah datang,” ujarnya.
Sapto juga menyoroti perlunya pendekatan yang mencakup solusi jangka pendek dan jangka panjang. Menurutnya, dalam jangka pendek, pemerintah bisa memperbaiki sistem drainase dan normalisasi sungai, sedangkan untuk jangka panjang perlu kebijakan perlindungan hulu dan pemulihan daerah tangkapan air.
Namun hingga kini, lanjutnya, belum ada dokumen perencanaan menyeluruh atau blue print penanganan banjir di Kaltim.
Padahal, dokumen tersebut penting sebagai acuan pembangunan lintas sektor dan lintas daerah agar upaya mitigasi lebih terarah.
“Blue print ini krusial, karena tanpa itu, semua instansi berjalan sendiri-sendiri. Kita mendorong Pemprov Kaltim untuk meluangkan waktu khusus duduk bersama membahas ini, bukan hanya dalam forum seremonial,” tegasnya.
Ia menambahkan, jika tidak segera ditangani secara terstruktur, banjir akan terus menjadi bencana rutin yang merugikan masyarakat, merusak infrastruktur, serta memperlambat pembangunan daerah.
Keterlibatan para ahli, tokoh masyarakat, dan sektor swasta juga dinilai penting dalam perumusan solusi yang berkelanjutan.
“Banjir bukan hanya urusan dinas tertentu. Ini urusan semua pihak. Pemerintah harus membuka ruang dialog dan keterlibatan publik dalam prosesnya,” pungkas Sapto. (*)
Editor: Redaksi
