Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co – Persoalan banjir yang tak kunjung usai di Kota Samarinda kembali mendapat sorotan dari legislatif. Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Ananda Emira Moeis, menilai bahwa penanganan banjir selama ini belum menunjukkan langkah terpadu dan sistematis.
Ia menekankan perlunya sinergi nyata antara pemerintah kota dan provinsi untuk menyelesaikan masalah yang sudah berlangsung bertahun-tahun ini.
“Masalahnya bukan sekadar air tergenang, tapi tidak adanya langkah terintegrasi yang menyentuh akar permasalahan. Pendekatannya masih bersifat responsif, bukan preventif,” ujar Nanda, sapaanya pada Minggu, 25 Mei 2025.
Menurutnya, lemahnya koordinasi antarpemerintah membuat solusi jangka panjang sulit terwujud. Kondisi drainase yang tersumbat, jalan lingkungan yang rusak, serta minimnya pemeliharaan infrastruktur disebut sebagai cerminan buruknya tata kelola kota.
Ia menilai bahwa aspirasi masyarakat seharusnya menjadi pijakan utama dalam menyusun program pembangunan.
“Penyelesaian masalah banjir tidak bisa ditangani oleh satu pihak saja. Butuh kerja bersama, terutama dalam hal perencanaan anggaran dan pemetaan wilayah rawan banjir,” katanya.
Ia menegaskan pentingnya penerapan cetak biru atau rancangan induk pengendalian banjir agar setiap pembangunan memiliki arah dan dampak yang jelas.
Tanpa perencanaan matang, proyek infrastruktur, menurutnya, hanya akan menjadi upaya tambal sulam yang boros anggaran.
“Kalau tidak ada peta perencanaan yang jelas, maka pembangunan hanya akan jadi tambal sulam. Provinsi perlu menyalurkan bantuan anggaran secara tepat sasaran, berdasarkan prioritas wilayah terdampak,” tegas Ananda.
Lebih lanjut, Ananda mengingatkan agar pembangunan tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik seperti saluran air atau jalan rusak, tapi juga membangun sistem yang mampu mencegah banjir sejak dini.
“Fokus kita bukan hanya memperbaiki, tapi mencegah. Itu yang masih belum terlihat secara konsisten,” tutupnya. (*)
Editor: Redaksi
