Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) bersama Pemerintah Provinsi Kaltim merekomendasikan penutupan sementara jalur lalu lintas kapal di bawah Jembatan Mahakam. Keputusan ini diambil menyusul insiden tabrakan tongkang bermuatan batu bara pada Sabtu, 26 April 2025, malam.
Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, menyatakan bahwa langkah ini diambil demi menjamin keselamatan publik, sembari menunggu hasil kajian teknis dari instansi terkait.
“Lintasan kapal di bawah jembatan resmi ditutup sementara mulai malam ini, tanpa negosiasi. Pembukaan kembali menunggu rekomendasi teknis,” tegas Sabaruddin di Samarinda, Selasa (29/4/2025).
Keputusan ini dihasilkan dalam rapat gabungan antara Komisi II DPRD Kaltim, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN), Biro Hukum Pemprov Kaltim, dan perwakilan Gubernur, yang berlangsung Senin malam, 28 April 2025 di Gedung E DPRD Kaltim.
Sebagai langkah lanjutan, DPRD Kaltim akan menyampaikan surat resmi ke Kementerian Perhubungan. DPRD juga mendesak Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), PT Pelindo, dan Pemprov Kaltim untuk segera merumuskan besaran ganti rugi atas kerusakan Jembatan Mahakam.
Sabaruddin turut menyesalkan sikap PT Pelayaran Mitra Tujuh Samudra yang dinilai tidak kooperatif dalam menangani insiden serupa pada Februari lalu. Perusahaan disebut telah mengabaikan empat kali panggilan resmi dari DPRD Kaltim.
Sementara itu, jalur kendaraan di atas Jembatan Mahakam belum ditutup sepenuhnya. Pemerintah masih menanti hasil investigasi yang akan dilakukan oleh BBPJN Kaltim dan Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ), yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 30 April atau Jumat, 2 Mei 2025.
“Kami menunggu hasil investigasi. Jika nanti ada rekomendasi untuk menutup total jalur kendaraan, kami siap ikuti,” kata Plt Kepala Dinas Perhubungan Kaltim, Irhamsyah. (*)
Editor: Redaksi
