Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co - Wali Kota Samarinda, Andi Harun angkat bicara soal kisruh yang terjadi saat pembahasan upah pekerja Teras Samarinda yang belum dibayarkan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Sekretariat DPRD Kota Samarinda di akhir Februari 2025, lalu.
"Saya menyampaikan rasa prihatin yang sangat tinggi atas peristiwa itu, dari informasi yang kami dapat, sebelum pelemparan kotak nasi, ada pelemparan botol yang diduga ditujukan kepada Kabid Cipta Karya (Andriyani)," ucap Andi Harun kepada awak media, Senin 3 Maret 2025.
Andi Harun menegaskan, kisruh yang terjadi saat RDP tersebut, memang tidak dapat dibenarkan. Terlebih, kejadian tersebut terjadi di Gedung wakil rakyat yang harkat dan martabatnya harus dijaga.
Ia melanjutkan, sepanas apapun kondisi rapat dan diskusi yang terjadi saat itu, harusnya sebatas adu argumentasi antar pihak.
"Kalau sudah mengarah ke fisik, dan merendahkan pihak lain dengan kata-kata tidak pantas, saya kira diukur dari parameter apapun, tidak bisa dibenarkan," sesal Andi Harun.
Sementara itu, Andi Harun turut menyesali keterlibatan pihak lain di luar pemerintah dalam kasus ini, menurutnya hal itu dapat menimbulkan kegaduhan.
"Mungkin ada pihak yang merasa kurang sabar, kurang cepat penyelesaiannya, sehingga menggunakan kanal di luar pemerintah untuk penyelesaian ini, misalnya DPRD," ucapnya.
"Tidak salah juga, karena memang DPRD itu adalah tempat membahas dan menampung aspirasi masyarakat," sambung dia.
Kendati demikian, orang nomor satu di Kota Tepian itu bersikap akan siap menghadiri undangan DPRD dalam memberikan penjelasan terkait nasib pekerja Teras Samarinda.
"Kalau staf saya, Kabid saya (Ilham) tidak puas kalian dengarkan, undang Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekda dan seluruh jajarannya. Kan lebih bagus, bisa ambil keputusan di tempat. Kalau masalah ini DPRD ngundang, saya pastikan saya bersedia datang," tandasnya. (*)
Editor: Redaksi
