Penulis: Rafika
Presisi.co - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, mengklaim revisi Undang-Undang KPK yang dilakukan beberapa tahun lalu merupakan langkah yang sengaja diambil oleh Presiden Joko Widodo untuk melemahkan lembaga antirasuah tersebut.
Menurut Hasto, revisi UU KPK tersebut bertujuan melindungi putra dan menantu Jokowi, Gibran Rakabuming Raka serta Bobby Nasution, menjelang pencalonan mereka sebagai wali kota dalam Pilkada 2020.
Hal itu disampaikan Hasto seperti pada video yang diunggah di akun Youtube bernama Hasto Kristiyanto dengan judul "Pelemahan KPK Oleh Jokowi", Sabtu (22/2/2025).
Hasto menceritakan kala iti dirinya berbincang dengan Jokowi di Istana Merdeka. Tangan kanan Megawati Soekarnoputri itu lantas bertanya soal keseriusan Jokowi mencalonkan anak dan menantunya pada kontestasi Pilkada 2020.
"'Pak Presiden, apakah betul Bapak mau mencalonkan Mas Gibran dan Mas Bobby sebagai Wali Kota?' 'Loh kenapa Pak Sekjen?' 'Karena ketika Mas Gibran dan Mas Bobby sebagai Wali Kota, maka otomatis dia menjadi pejabat negara. Dan ini akan sangat rawan terhadap berbagai bentuk gratifikasi suap dan berbagai tindakan korupsi lainnya'," katanya, sebagaimana dilansir dari Suara.com.
Menurut Hasto, pertanyaan yang ia ajukan kepada Jokowi saat itu tampaknya cukup menganggu pikiran eks Wali Kota Solo tersebut.
"Presiden Jokowi sempat termenung saat itu. Dan kemudian dari situlah saya merasakan bahwa pertanyaan saya ini sangat mengusik perhatian dari beliau," sambung Hasto.
Ia menambahkab, pencalonan anak dan menantu Jokowi sebagai wali kota akan sangat beresiko secara politik. Terlebih, posisi wali kota sangat rentan tersandung kasus korupsi.
Setelah pertemuan tersebut, seorang menteri kepercayaan Jokowi disebut datang menemui Hasto untuk membahas rencana revisi UU KPK.
"Dan beliau mengatakan kepada saya bahwa sudah mendapatkan arahan dari Presiden Jokowi untuk melakukan revisi Undang-Undang KPK. Itu dijelaskan berbagai pasal-pasal penting, misalnya bahwa pimpinan KPK tidak otomatis bertindak sebagai penyidik," katanya.
"Kemudian ada beberapa pasal-pasal yang tidak memungkinkan bagi penyidik independen untuk bergabung ke KPK," kata Hasto lagi.
Hasto kemudian menyarankan agar menteri tersebut berkomunikasi dengan fraksi-fraksi di DPR guna membahas arahan dari Presiden Jokowi terkait revisi UU KPK.
Menurutnya, menteri tersebut bahkan sempat mengungkapkan perlu dana sebesar 3 juta dolar Amerika untuk melancarkan proses revisi UU yang melemahkan independensi KPK tersebut.
"Dan mengapa berjalan mulus? Karena Presiden Jokowi punya kepentingan untuk melindungi Mas Gibran dan Mas Bobi. Maka sejarah mencatat bahwa revisi Undang-Undang KPK ini dilaksanakan sebelum pelaksanaan Pilkada Serentak di mana Mas Gibran dan Mas Bobby berproses menjadi Wali Kota.
Maka ketika terpilih menjadi Wali Kota, amanlah dari berbagai persalahan hukum karena KPK sudah dilemahkan," ujarnya.
Hasto pun menyampaikan, apa yang dia ungkapkan tersebut bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.
"Jadi dari keterangan saya, yang saya bertanggung jawabkan secara hukum, secara politik, yang saya bertanggung jawabkan diatas Tuhan Yang Maha Kuasa tentang kebenaran pernyataan saya," pungkasnya. (*)
Editor: Rafika
