Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co – PDI Perjuangan menegaskan penolakannya terhadap rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden Soeharto.
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menyebut gelar kepahlawanan harus diberikan kepada sosok yang memiliki rekam jejak pengorbanan dan integritas moral yang tinggi, bukan kepada figur yang meninggalkan catatan kelam dalam sejarah demokrasi dan kemanusiaan bangsa.
Pernyataan itu disampaikan Hasto dalam Forum Refleksi Hari Pahlawan yang digelar bersama Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan komunitas pemuda di Kota Pahlawan, Minggu 9 November 2025.
“Menjadi pahlawan itu bukan persoalan politik. Menjadi pahlawan itu adalah persoalan pengorbanan bagi kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Ada integritas moral dan kemanusiaan di sana,” ujar Hasto.
Ia menegaskan, gelar pahlawan nasional tidak bisa dilepaskan dari legitimasi moral dan pengorbanan sejati.
“Pahlawan itu bukan general politik. Ia melekat dengan legitimasi perjuangan bagi bangsa dan negara, bukan membunuh kemanusiaan atau mengorbankan integritas moral,” tegasnya.
Meskipun telah ditetapkan pada momentum Hari Pahlawan 10 November 2025, gejolak penolakan dari PDIP tetap menggema.
Sikap senada disampaikan Sekretaris DPD PDI Perjuangan Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis. Ia menilai, pemerintah perlu berhati-hati dan selektif dalam proses penetapan gelar pahlawan nasional.
“Terkait proses penetapan gelar pahlawan itu banyak mekanisme yang harus dicermati agar menjadi keputusan yang tepat,” ujar Ananda saat ditemui.
Ia menambahkan, sejarah masa lalu seharusnya menjadi pertimbangan penting sebelum pemerintah mengambil keputusan.
“Kita sudah tahu bagaimana cerita masa lalu. Kami di PDI Perjuangan berharap pemerintah benar-benar melihat segala pertimbangan, jangan hanya sekadar memberikan penghargaan,” ujarnya.
Menurutnya, gelar pahlawan harus diberikan kepada sosok dengan integritas moral dan pengorbanan yang nyata bagi bangsa.
“Semua orang sudah tahu sejarahnya, jadi saya tidak perlu bicara banyak lagi. Yang jelas, pemerintah harus banyak pertimbangan terhadap hal tersebut,” pungkas Ananda. (*)
Editor: Redaksi
