Penulis: Redaksi Presisi
Samarinda, Presisi.co - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) mengajukan permohonan kepada Pemerintah Provinsi untuk memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan sejumlah sekolah di daerah-daerah terpencil. Langkah ini diambil guna mengakomodasi kebutuhan daya tampung peserta didik di wilayah tersebut.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Salehuddin, mengungkapkan pandangannya terkait pentingnya pembangunan sarana pendidikan di kabupaten dan kota terpencil. Menurutnya, perkembangan pembangunan sekolah negeri maupun swasta yang semakin pesat di wilayah perkotaan tidak sejalan dengan apa yang terjadi di daerah-daerah terpencil.
"Pembangunan fasilitas pendidikan di daerah terluar dan terpencil masih belum terakomodasi dengan baik, sehingga hal ini menjadi hal yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah," ujar Salehuddin di Samarinda pada Jumat lalu.
Selain itu, Salehuddin juga menyoroti ketidakseimbangan antara pertumbuhan jumlah penduduk dan pembangunan fasilitas sekolah. Terutama, ia menekankan perlunya pengembangan sekolah menengah atas dan kejuruan (SMA/SMK) yang merupakan tanggung jawab Pemerintah Provinsi Kaltim. Tidak dapat dipungkiri bahwa kapasitas daya tampung SMA/SMK saat ini tidak mampu menampung semua lulusan jenjang pendidikan menengah pertama (SMP) yang ingin melanjutkan pendidikannya.
Tidak hanya itu, keterbatasan pilihan dalam hal pendidikan juga dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di daerah-daerah terpencil. Hal ini berbanding terbalik dengan kondisi di pusat kota atau kabupaten, di mana pilihan sekolah lebih beragam dan tersedia.
Salehuddin menegaskan bahwa prioritas dukungan pembangunan seharusnya diarahkan kepada daerah-daerah terpencil dan terluar, mengingat opsi pendidikan yang terbatas di wilayah tersebut. Ia menjelaskan bahwa di pusat kota dan kabupaten, sudah banyak alternatif sekolah yang tersedia, baik dari sekolah negeri maupun swasta.
Dalam konteks pelaksanaan program pembangunan sekolah, Salehuddin berpendapat bahwa Pemerintah Provinsi perlu memberikan dukungan yang kuat. Terlebih lagi, implementasi kurikulum merdeka juga membutuhkan dukungan yang memadai.
"Besaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) juga perlu ditingkatkan guna mendukung upaya ini," tambah Salehuddin.
Dengan adanya sorotan dari DPRD Kaltim ini, diharapkan pemerintah akan memperhatikan dengan serius pembangunan dan peningkatan fasilitas pendidikan di wilayah-wilayah terpencil, sehingga kesempatan pendidikan yang setara dapat diakses oleh seluruh masyarakat, tanpa terkecuali.
(*)
Penulis: Redaksi
