Penulis: Redaksi Presisi
Samarinda, Presisi.co – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Harun Al Rasyid, mengkritik kebijakan pemerintah terkait impor beras. Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah menugaskan Perum Bulog untuk melakukan pengadaan cadangan beras pemerintah (CBP) dari luar negeri sebanyak dua juta ton hingga akhir Desember 2023. Pada rapat Ketersediaan Bahan Pokok dan Persiapan Arus Mudik dan Idulfitri 2023 yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, disepakati pengadaan awal sebanyak 500 ribu ton jika memungkinkan.
Harun Al Rasyid menegaskan bahwa Indonesia memiliki potensi pertanian dan kelautan yang kaya. Menyusul panen raya baru-baru ini, ia mempertanyakan mengapa harga beras dan gabah masih belum membaik. Menurutnya, dengan kekayaan sumber daya alam tersebut, Indonesia seharusnya bisa menjadi negara agraris dan maritim yang mampu menciptakan swasembada pangan.
"Prioritas pembangunan seharusnya mengarah ke arah ini, yang akan menciptakan kemandirian pangan," ungkapnya pada hari Minggu (9/4/2023).
Harun juga merujuk pada estimasi Badan Pusat Statistik (BPS) yang memperkirakan surplus produksi beras pada periode Januari-April 2023, yakni sekitar 320 ribu ton pada Februari, 2,84 juta ton pada Maret, dan 1,26 juta ton pada April. Dia mempertanyakan alasan di balik kebijakan impor saat ada surplus produksi yang signifikan.
"Bulog dan pemerintah seharusnya memberikan dukungan kepada petani Indonesia, bukan petani dari luar negeri," tandasnya.
Menurut data resmi Bulog yang disampaikan oleh Harun, realisasi pengadaan beras oleh Bulog hanya mencapai 48.513 ton dari total perkiraan panen nasional 2023. Padahal, saat ini sedang berlangsung musim panen raya. Harun juga menyoroti fakta bahwa pada Januari 2023 terjadi defisit sekitar 1,2 juta ton beras, sementara konsumsi beras nasional secara bulanan diproyeksikan mencapai 2,54 juta ton. Artinya, Januari hingga April 2023 diperkirakan akan menghasilkan surplus sebesar 3,22 juta ton beras.
Harun menyampaikan keprihatinannya atas kebijakan impor beras yang rutin dilakukan oleh pemerintah setiap tahun. Menurutnya, dampak dari impor ini adalah petani dalam negeri menjadi rentan dan terlindungi. Harga panen petani lokal terus menurun, dan posisi petani menjadi semakin lemah.
"Petani menjadi frustrasi dan cenderung berhenti berproduksi," tegasnya. (*)
Penulis: Redaksi
