Penulis: Redaksi Presisi
Samarinda, Presisi.co - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI telah memberikan 10 solusi penanganan inflasi kepada pemerintah daerah. Satu di antaranya adalah dengan menghemat energi.
Demikian disampaikan Wali Kota Samarinda, Andi Harun, usai menerima arahan Kemendagri RI secara virtual pada Senin, 24 Oktober 2022.
Dalam rapat koordinasi tersebut, Andi Harun katakan turut hadir pula gubernur dan bupati/wali kota se-Indonesia. Rapat menghadirkan narasumber Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) RI, serta Kapolri.
"Intinya, disampaikan kepada akibat, secara global, ada terjadi perkembangan inflasi yang sangat cepat. Negara Amerika dan Eropa inflasinya sangat tinggi," ucap Andi Harun keapda awak media.
"Ini peringatan untuk kita semua, kalau di Asia Tenggara ada Laos dan Myanmar, (inflasi) menanjak naik," sambungnya.
Andi Harun memaparkan, ada 10 solusi yang telah diberikan Kemendagri RI untuk dilaksanakan pemerintah daerah. Di antaranya menjadikan isu inflasi sebagai fokus utama, mengaktifkan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Satgas Pangan, gerakan penghematan energi, gerakan tanam pangan cepat panen, hingga melaksanakan kerja sama bersama daerah penghasil bahan pangan.
Andi Harun menegaskan, terdekat yang dilakukan pihaknya adalah melakukan penghematan energi. Tak hanya meminta masyarakat, namun solusi pengendalian inflasi ini disebutnya turut diterapkan di lingkungan Pemkot Samarinda.
"Saya sudah meminta penghematan energi di lingkungan pemkot, lampu, AC (alternrting current), yang tidak terpakai, sepulang kantor dimatikan untuk menghemat. Begitu pula agar masyarakat ikut serta, karena ini menghemat anggaran," ujar Andi Harun.
Selain itu, untuk menunjang kebutuhan masyarakat, Andi Harun tegaskan pihaknya juga akan memberikan bantuan voucher listrik kepada masyarakat dalam waktu dekat ini.
Ia menyatakan, saat ini Pemkot Samarinda telah menyediakan dana pengendalian inflasi dengan jumlah total Anggaran mencapai Rp 35,7 miliar. Dipergunakan untuk perlindungan ekonomi dan sosial, cipta lapangan kerja, serta peningkatan usaha mikro.
"Kenapa voucher listrik? Contoh gaji Rp 3 juta, selama ini bisa pakai makan dan listrik, tiba-tiba ada penyesuaian BBM, membuat gaji Rp 3 juta ini yang sebagiannya tidak bisa menutupi karena terjadi kenaikkan harga," ungkapnya.
"Makan tidak bisa ditunda. Harus dibeli, artinya daya beli tidak normal lagi karena ada gejolak harga. Makanya kami salurkan bantuan jenis ini," ucapnya. (*)
