Penulis: Yusuf
Samarinda, Presisi.co – Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) Abdul Rasid menyatakan sikap terkait pemindahan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
Politisi Golkar Kukar ini menilai, IKN Nusantara yang telah diatur dan disahkan oleh DPR-RI pada 18 Januari 2022 lalu, menjadi angin segar bagi masyarakat Benua Etam. Perlahan tapi pasti, ketertinggalan Kaltim baik secara infrastruktur hingga pendidikan, akan terkejar dengan kehadiran IKN Nusantara ini.
“Kaltim ke depan akan lebih banyak mendapat manfaat pembangunan nasional yang selama ini banyak terkonsentrasi di Pulau Jawa,” kata Rasid.
IKN Nusantara lanjut Rasid, ibarat kado spesial yang selama ini dinantikan oleh masyarakat Kaltim. Tidak sedikit sumbangan devisa yang tiap tahunnya diterima oleh pemerintah pusat dari hasil kekayaaan Kaltim.
“Banyak harapan masyarakat yang akan terwujudkan,” katanya.
Terkait dengan gejolak penolakan IKN Nusantara, Rasid sampaikan jika hal tersebut masih pada batas normatif. Artinya, dalam tiap kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah, pasti ada pro dan kontra.
“Tidak mungkin para pemimpin kita di pusat menetapkan kebijakan yang merugikan negara,” yakin Rasid.
“Yang jelas, kami juga ingin merasakan kehadiran pemerintah pusat di Kaltim. Tidak sedikit devisa yang sudah diterima republik ini dari hasil bumi Kaltim,” sambung Rasid menegaskan.
Selain kaya akan hasil bumi, Kaltim juga disebut Rasid tak terpisahkan dari budaya leluhur yang tercatat dalam sejarah bangsa. Pasca Presiden Joko Widodo mengumumkan pemindahan IKN di akhir Agustus 2019 lalu, pihaknya dan pemerintah rutin menggelar diskusi agar rencana ini, bisa diterima dengan baik oleh tiap elemen masyarakat.
“Agar masyarakat Kukar dan Kaltim tidak hanya menjadi penonton,” sebutnya.
Teranyar, DPRD dan Pemkab Kukar juga telah merancang agar buffer zone atau daerah penyangga IKN Nusantara saling terkoneksi, baik dari infrastruktur dan sarana lain yang dibutuhkan masyarakat.
“Termasuk kesiapan pangan. Dua tahun ini, kegiatan di sektor pertanian juga alokasinya cukup tinggi. Dengan pindahnya IKN, sektor pertanian dalam arti luas jadi prioritas,” kata Rasid.
Terkait kepala Badan Otorita IKN, Rasid sampaikan jika tokoh daerah diberi kesempatan, maka pengembangan IKN ke depan diyakini dirinya akan jauh lebih maksimal.
“Karena (tokoh daerah) lebih menguasai medan dan wilayah Kaltim. Proses adaptasi pengembangan IKN akan jauh lebih mudah,” pungkasnya. (*)
Editor: Yusuf
