Penulis: Umar Daud Muhammad
Tenggarong, Presisi.co – Ketua DPRD Kutai Kartanegara Ahmad Yani menyoroti minimnya Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang diterima Kabupaten Kukar. Nilainya dinilai belum sebanding dengan luas wilayah dan kebutuhan pembangunan daerah.
Ahmad Yani menyebutkan, bantuan keuangan yang diterima Kukar saat ini hanya sekitar Rp50 miliar. Angka tersebut dianggap terlalu kecil jika dibandingkan dengan luas wilayah Kukar yang mencakup 20 kecamatan.
"Harusnya kita bisa menerima lebih banyak bantuan dari Pemprov Kaltim," ujar Yani, Selasa 10 Februari 2025.
Menurutnya, Kukar memiliki kontribusi politik yang cukup besar di tingkat provinsi karena menyumbang 11 kursi perwakilan di DPRD Kaltim. Kondisi itu dinilai tidak selaras dengan besaran anggaran yang diterima daerah.
"Sebanyak 11 perwakilan yang duduk di kursi parlemen provinsi dari Kukar, tentu ini harus diperjuangkan," katanya.
Ia juga menegaskan, meski dana transfer dari pemerintah pusat ke Pemprov Kaltim mengalami penurunan, bantuan keuangan tetap menjadi tanggung jawab pemerintah dan legislator untuk memenuhi hak masyarakat di daerah.
"Tentu saja menjadi tanggung jawab para legislator di Provinsi Kaltim. Mereka membawa aspirasi masyarakat. Tentu harus kita perjuangkan sama-sama," tuturnya.
DPRD Kukar, lanjut Yani, berencana melakukan koordinasi dan kunjungan ke Gubernur Kalimantan Timur guna memperjuangkan penambahan kuota bantuan keuangan bagi Kukar.
"Kami akan bertemu gubernur untuk memperjuangkan hak masyarakat Kukar," ucapnya.
