Penulis: Jeri Rahmadani
Samarinda, Presisi.co – Prediksi dibukanya kembali Jembatan Mahkota II menjelang Lebaran tampaknya meleset. Wali Kota Samarinda Andi Harun masih menunggu pernyataan Kementerian PUPR. Tak hanya itu, Pemkot Samarinda butuh fulus Rp 50 miliar untuk proyek pengamanan pylon jembatan.
Andi Harun menegaskan, Pemkot Samarinda tak ingin berspekulasi. Meskipun sudah ada hasil pemeriksaan yang menyatakan kondisi jembatan relatif aman dari PT Nindya Karya, Balai P2JK Wilayah Kalimantan Timur, Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR, dan Konsultan Pemkot Samarinda.
"Pemkot membutuhkan pernyataan resmi, dan yang memiliki kewenangan menurut undang-undang adalah Kementerian PUPR. Kalau sudah saya terima berkasnya, baru saya bisa buka jembatannya," ucap Andi Harun, Senin 10 Mei 2021.
Ayah dari Afif Rayhan itu sudah menandatangani berkas yang dimaksud untuk ditujukan kepada Kementerian PUPR pada Senin 10 Mei 2021. Dikirim bersamaan melalui pos kilat dan WhatsApp.
"Mudah-mudahan satu atau dua hari ini ada jawaban," papar Andi Harun.
Mantan wakil ketua DPRD Kaltim ini menjelaskan, sebelumnya dua hasil survei yang berbeda. Satu survei menyebut terjadi pergeseran, dan satu survei lagi menyatakan tidak. Penyebabnya, yang satu pakai metode survei koordinat lokal, dan yang satunya lagi koordinat global.
"Daripada berbelit-belit, waktu itu ada Direktur Jembatan minta menggunakan total station yang sama dan di koordinat yang sama. Terakhir, pada beberapa kali survei, jembatan relatif aman dan tidak mengandung potensi risiko besar," sebutnya.
Rp 50 Miliar untuk Pengamanan Pylon
Jika proyek SPAM Perumdam Tirta Kencana Samarinda dilanjutkan, Andi Harun meminta diadakan proyek pengamanan pylon. "Pak Direktorat Jenderal sudah setuju. Pemkot mengusulkan kegiatan pengamanan pylon yang mungkin menghabiskan anggaran sekitar Rp 50 miliar," paparnya.
Berdasarkan hasil diskusi dengan Direktorat Jenderal, situasi ini masuk ke dalam situasi bencana. Makanya Andi Harun akan menetapkan kejadian di sana sebagai kejadian bencana darurat. "Dengan begitu apabila dana Rp 50 miliar turun, kami melaksanakannya tidak seperti pelaksanaan proyek reguler. Tapi dalam konteks kedaruratan karena ada tujuan lebih besar yakni pengamanan," pungkas Andi Harun. (*)
Editor: Rizki
