Penulis: Umar Daud Muhammad
Tenggarong, Presisi.co - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) tengah mengkaji dan mensimulasikan kebutuhan anggaran untuk menghadirkan fasilitas internet gratis di 3.212 rukun tetangga (RT). Opsi ini dipersiapkan sebagai bagian dari pemanfaatan dana Program RT-KU Terbaik yang mengalokasikan anggaran sebesar Rp50 juta per RT.
Berdasarkan hasil perhitungan awal yang dilakukan DPMD Kukar, kebutuhan anggaran untuk pengadaan perangkat pendukung internet sekaligus biaya berlangganan selama tiga bulan pertama diperkirakan mencapai Rp12 juta per RT.
Kepala DPMD Kukar, Arianto, menjelaskan bahwa estimasi tersebut dirancang agar pelaksanaan program dapat langsung menyentuh kebutuhan masyarakat secara merata dan serentak di tingkat lingkungan.
“Dengan anggaran sekitar Rp12 juta per RT, kami perkirakan kebutuhan perangkat dan biaya langganan internet selama tiga bulan sudah bisa terpenuhi,” kata Arianto, Kamis (22/10/2026).
Jika simulasi tersebut diaplikasikan secara menyeluruh ke seluruh 3.212 RT di wilayah Kukar, total kebutuhan anggaran yang diperlukan mencapai kisaran Rp38,544 miliar. Kendati demikian, Arianto menegaskan bahwa angka tersebut masih sebatas simulasi awal dan belum menjadi keputusan final pengadaan.
Gagasan ini muncul sebagai salah satu alternatif program agar alokasi dana Program RT-KU Terbaik yang ditargetkan mulai berjalan pada Oktober 2026 dapat memberikan dampak nyata yang dirasakan langsung oleh warga.
"Kami sedang mencari kegiatan yang manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat dan memungkinkan dilaksanakan secara serentak. Salah satu opsi yang kami pertimbangkan adalah pengadaan perangkat untuk layanan internet gratis," ujarnya.
Meskipun telah dikalkulasikan secara matang, DPMD Kukar belum memastikan apakah penyediaan internet gratis akan menjadi kegiatan wajib yang direalisasikan. Usulan ini masih harus melalui serangkaian simulasi lanjutan serta menanti persetujuan pimpinan, termasuk keselarasan dengan arah kebijakan Bupati dan kebutuhan mendesak masyarakat di lapangan.
"Pelaksanaannya masih akan kami kaji. Jika hasil simulasi dinilai memungkinkan, mendapat persetujuan pimpinan, dan sesuai dengan kebijakan Bupati serta kebutuhan masyarakat, kegiatan ini bisa kami dorong untuk direalisasikan," tutupnya. (*)
