Penulis: Presisi 1
SAMARINDA, Presisi.co – Komisi I DPRD Samarinda mulai mengevaluasi realisasi penyerapan anggaran organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai bagian dari persiapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Salah satu OPD yang menjadi perhatian ialah Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Samarinda.
Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan evaluasi tersebut dilakukan untuk memastikan alokasi anggaran tahun depan benar-benar difokuskan pada program yang efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
"Kami memantau sejauh mana serapan anggaran OPD, terutama mitra kerja Komisi I. Dari situ akan terlihat program mana yang efektif dan mana yang belum optimal. Hasil evaluasi ini menjadi bahan penyusunan anggaran tahun 2027 agar lebih efisien dan tepat sasaran," ujarnya, Selasa (14/7/2026).
Berdasarkan hasil rapat evaluasi, realisasi penyerapan anggaran Diskominfo hingga triwulan II 2026 mencapai sekitar 33 persen. Menurut Samri, capaian tersebut masih berada dalam batas wajar sesuai tahapan pelaksanaan program dan kegiatan.
Meski demikian, ia mengingatkan seluruh OPD agar mampu mengoptimalkan penggunaan anggaran di tengah kondisi fiskal daerah yang masih menghadapi tantangan.
"Saat ini kondisi fiskal daerah masih menghadapi tantangan. Karena itu setiap OPD harus memastikan anggaran digunakan secara maksimal melalui program-program yang benar-benar efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat. Untuk Diskominfo, serapan anggaran sekitar 33 persen pada triwulan II masih dalam batas wajar, namun kami berharap penyusunan program tahun 2027 lebih kreatif dan mampu menjawab kebutuhan daerah," katanya.
Selain meningkatkan kualitas pelayanan publik, Samri juga mendorong Diskominfo mulai merancang program yang berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, salah satu potensi yang dapat dikembangkan ialah penataan infrastruktur telekomunikasi, termasuk kabel udara dan jaringan milik penyedia layanan internet maupun operator telekomunikasi yang memanfaatkan ruang publik di Kota Samarinda.
"Kami ingin peningkatan PAD tidak membebani masyarakat. Diskominfo memiliki peluang melalui penataan infrastruktur telekomunikasi, seperti kabel dan jaringan milik penyedia layanan internet maupun operator yang menggunakan ruang publik. Potensi ini dapat dikaji sebagai salah satu sumber PAD yang tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat," pungkas politisi PKS tersebut. (adv)
