Penulis: presisi2
SAMARINDA, Presisi.co – Program parkir berlangganan yang tengah digulirkan Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda mendapat sejumlah masukan dari DPRD Samarinda. Salah satunya terkait perlunya proyek percontohan atau pilot project untuk meningkatkan minat masyarakat mengikuti program tersebut.
Usulan itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat antara Komisi III DPRD Samarinda dan Dishub Samarinda di Ruang Rapat Utama Lantai 2 DPRD Samarinda, Kamis (9/7/2026).
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengatakan keberhasilan program parkir berlangganan sangat bergantung pada penerimaan masyarakat. Karena itu, Dishub dinilai perlu menghadirkan contoh nyata di lapangan sebelum program diterapkan secara luas.
"Kami menyampaikan bahwa program ini harus memiliki pilot project. Di tingkat paling bawah, skema ini bisa dimulai dari lingkungan RT. Tunjuk saja sekitar lima warga di setiap RT sebagai percontohan untuk lebih dulu menggunakan fasilitas parkir berlangganan ini," ujar Deni.
Menurutnya, proyek percontohan dapat diterapkan pada satu kelurahan di setiap kecamatan sebagai langkah awal untuk mengukur efektivitas program sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat.
Selain itu, Deni juga menyoroti skema pembayaran yang akan diterapkan kepada masyarakat. Ia meminta Dishub tidak menerapkan sistem pembayaran yang kaku dan memberatkan warga.
Menurutnya, pembayaran penuh di muka berpotensi menimbulkan penolakan dari masyarakat. Karena itu, pemerintah perlu menyusun mekanisme yang lebih fleksibel.
"Poin krusialnya adalah skema pembayaran wajib dibuat lunak dan fleksibel bagi masyarakat. Berikan ruang relaksasi atau opsi cicilan paket sehingga warga tidak merasa terbebani saat memutuskan bergabung menjadi anggota paket berlangganan," tegasnya.
Komisi III berharap program parkir berlangganan dapat dirancang dengan pendekatan yang lebih dekat kepada masyarakat sehingga tujuan penataan sistem parkir dan peningkatan pelayanan publik dapat berjalan optimal. (adv)
