Penulis: Eko Suprihatno
Presisi.co - Ketika Rabu (10/6/2026) pagi menyempatkan ke stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) mengisi tunggangan roda dua untuk menjalani hari, mendadak mata saya melotot melihat harga yang tercantum di layar mesin pengisian.
Di sana tercatat jenis Pertamax (RON 92) Rp16.250 per liter dari sebelumnya Rp12.300. Artinya ada kenaikan Rp3.950 atau 32,11 persen. Sementara itu Pertamax Green 95 (RON 95) naik menjadi Rp 17.000 per liter dari sebelumnya Rp12.900 atau 31,78 persen. Jenis yang tak akan tersentuh kenaikan, entah apa alasannya, hingga akhir 2026 adalah Pertalite.
Bahan bakar bersubsidi seperti Pertalite memang mengikuti keputusan pemerintah sebagai regulator. Kenaikan harga pada jenis ini sangat mungkin memicu kegaduhan mengingat mayoritas konsumen yang mengonsumsinya. Sebaliknya pada jenis non subsidi relatif lebih tenang kendati diakui atau tidak, tetap memicu helaan nafas panjang masyarakat.
Kondisi kenaikan dolar AS (USD) terhadap rupiah tak bisa dibantah banyak berperan. Terlebih situasi geopolitik saat ini juga tidak baik-baik saja yang makin menekan posisi Indonesia. Pada Rabu (10/6/2026) rupiah menyentuh Rp17.995 dari sebelumnya Rp18.218.
Menuding situasi geopolitik sebagai penyebab utama lunglainya rupiah juga tidak bijak. Karena hal itu seperti buruk rupa cermin dibelah. Alih-alih mencari kambing hitam tapi lupa melirik kondisi rumah tangga yang tidak baik-baik saja.
Masyarakat tidak peduli rapuhnya fondasi ekonomi nasional karena mereka cuma melihat dan merasakan; harga bahan bakar minyak naik, harga tempe walau tidak naik namun porsinya makin mengecil, belanja kebutuhan dapur dari biasanya Rp100 ribu bisa untuk 3 hari kini cuma cukup untuk dua hari saja.
Mereka banyak yang tak paham makna intervensi Bank Indonesia untuk menjinakkan nilai tukar USD. Karena hal itu cuma bisa dicerna oleh mereka yang khatam dari sekolah ekonomi. Mereka pun hanya melihat korupsi di Badan Gizi Nasional begitu menggila, atau melihat harta milik Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim yang Rp234,5 miliar tapi masih terima setoran hasil pemerasan. Entah karena Silmy juga harus menyetor ke pihak-pihak tertentu, atau karena dia memang serakah.
Ketika semua indeks kebutuhan hidup naik dan publik gencar disuguhi flexing selebritas serta pejabat publik dan keluarganya, rasanya bisa memicu kenaikan angka kriminal. Ada keluarga yang harus diberi makan sementara ketersediaan lapangan pekerjaan seperti utopia. Bisa dibayangkan ketika setiap hari mereka diperlihatkan bagaimana rangkap jabatan begitu mudah didapat, yang sudah pasti berimplikasi pada menggunungnya pundi-pundi di rekening.
Dalam kondisi seperti ini tak selayaknya para pengambil keputusan terus menebar janji yang tak mungkin mereka tepati. Harap digarisbawahi ketika isi dompet masyarakat semakin menipis ditambah harga kebutuhan pokok meroket, yang terjadi rakyat miskin memang berkurang karena bergeser menjadi rakyat sangat miskin atau bahkan sudah berkalang tanah.
Sudah saatnya meninjau kembali proyek-proyek mercusuar yang terlalu menyerap anggaran. Begitu juga dengan penempatan para pengambil keputusan di organisasi, hendaknya yang punya kompetensi. Jangan biarkan rangkap jabatan publik diperlihatkan secara telanjang, karena mereka bukan malaikat yang sanggup menyelesaikan banyak masalah. Bukankah kita sudah sering diberi bahkan mendengarkan tausiah 'serahkanlah urusan pada ahlinya agar tidak terjadi kehancuran.'
Jadilah pihak yang bisa merasa dan bukan yang merasa bisa. Kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat ialah dengan mendengarkan apa yang mereka keluhkan. Masyarakat tak butuh banyak hal karena buat mereka asalkan kebutuhan sandang pangan tercukupi, keluarga tidak keleleran, itu sudah lebih dari cukup.
Catatan Redaksi
Tulisan ini merupakan tajuk rencana Presisi.co yang disampaikan oleh Pimpinan Redaksi. Tajuk ini merepresentasikan pendapat redaksi terkait Kenaikan Harga Pertamax
