Penulis: Muhammad Riduan
Samarinda, Presisi.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mulai menerapkan kebijakan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan, tepatnya setiap Jumat, sebagai bagian dari upaya efisiensi energi dan penghematan anggaran.
Kebijakan ini di Pemkot Samarinda mulai dijalankan pada Jumat 17 April 2026 dan merupakan tindak lanjut arahan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI).
Wali Kota Samarinda, Andi Harun mengatakan penerapan WFH bertujuan menekan penggunaan bahan bakar minyak (BBM), listrik, serta mobilitas pegawai.
“Kebijakan ini bagian dari upaya penghematan energi, termasuk BBM, listrik, emisi, dan mobilitas kendaraan maupun pegawai,” ucapnya usai melakukan monitoring di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Samarinda.
Untuk memastikan kebijakan berjalan efektif, Pemkot Samarinda mengembangkan sistem dashboard monitoring. Sistem ini digunakan untuk mengawasi kinerja pegawai selama WFH sekaligus mengukur tingkat efisiensi yang dihasilkan.
Melalui sistem tersebut, aktivitas pegawai tetap dipantau, mulai dari absensi hingga laporan pekerjaan harian.
“Absensi dilakukan tiga kali sehari dengan sistem autotagging atau geotagging. Jadi kita bisa memantau keberadaan dan kedisiplinan pegawai,” jelasnya.
Selain itu, pegawai tetap diwajibkan mengenakan pakaian kerja sesuai ketentuan serta menyusun laporan harian yang akan dievaluasi.
-Evaluasi Minggu Pertama
Meski demikian, Pemkot Samarinda mengakui masih terdapat sejumlah kendala pada pekan pertama pelaksanaan, terutama dalam penginputan data konsumsi BBM oleh pegawai.
“Masih ada kelemahan pada input data BBM, sehingga ada deviasi dalam perhitungan efisiensi. Ini akan kita evaluasi ke depan,” katanya.
Mengingat, berdasarkan pemantauan awal sebenarnya kebijakan WFH dinilai mampu menekan konsumsi BBM secara signifikan.
Dengan asumsi ketika sekitar 1.000 pegawai menjalankan WFH setiap Jumat, potensi penghematan BBM diperkirakan mencapai sekitar 1.800 liter per hari.
Jika dikonversikan ke nilai rupiah, efisiensi tersebut mencapai kisaran Rp60 juta hingga Rp70 juta setiap pelaksanaan.
“Ini baru dari BBM. Belum termasuk listrik, air, dan pengurangan emisi yang jika dihitung totalnya akan jauh lebih besar,” ungkapnya.
Ke depan, pemerintah akan terus menyempurnakan sistem monitoring agar seluruh indikator efisiensi, termasuk listrik, air, dan emisi, dapat dihitung secara akurat.
Pemkot optimistis kebijakan WFH tidak hanya menjaga produktivitas kerja, tetapi juga memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi anggaran dan pengurangan beban lingkungan.(*)
Editor : Redaksi
