Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co – Rencana aksi unjuk rasa pada 21 April mendatang, dinilai sebagai sinyal menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah dan lembaga legislatif di Kalimantan Timur.
Pengamat politik dari Universitas Mulawarman, Saipul Bahtiar, menyebut aksi tersebut merupakan bentuk sah dari ekspresi demokrasi sekaligus respons atas akumulasi kebijakan yang menuai kontroversi.
“Kebebasan menyampaikan pendapat dijamin konstitusi. Aksi ini menjadi momentum masyarakat untuk menyuarakan kritik terhadap pemerintah,” ujarnya saat dihubungi Kamis 16 April 2026.
Menurut Saipul, gelombang protes tidak muncul secara tiba-tiba. Ia menilai terdapat rangkaian kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang memicu kegelisahan publik, mulai dari rencana pengadaan mobil dinas mewah, pembentukan tim transisi dengan jumlah besar dan honor tinggi, hingga renovasi fasilitas pejabat.
Isu dugaan praktik dinasti politik juga turut memperkuat kritik. Publik menilai adanya kecenderungan penempatan orang-orang dekat kepala daerah di posisi strategis.
“Ini bukan sekadar kebijakan administratif. Ada persoalan relasi kekuasaan yang kemudian dibaca publik sebagai praktik dinasti politik,” jelasnya.
Meski sejumlah kebijakan tersebut dinilai bisa saja sesuai prosedur, Saipul menegaskan bahwa persoalan utama terletak pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
“Secara administratif mungkin tidak bermasalah, tetapi dalam perspektif good governance, ini berdampak pada turunnya kepercayaan publik,” tegasnya.
Ia juga menyoroti lemahnya fungsi pengawasan DPRD Kaltim terhadap eksekutif. Menurutnya, DPRD belum optimal menjalankan tiga fungsi utamanya, yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
Kondisi itu, lanjutnya, membuat berbagai kebijakan kontroversial tidak terkendali sejak awal.
“Jika fungsi pengawasan berjalan, masyarakat tidak perlu turun ke jalan. Ini menunjukkan lemahnya mekanisme check and balance,” katanya.
Saipul bahkan mengkritik keras kinerja DPRD yang dinilai gagal menjalankan perannya secara maksimal.
“Ini harus jadi refleksi serius. Fungsi pengawasan tidak berjalan, sehingga polemik terus berulang,” ujarnya.
Selain itu, ia menyoroti ketimpangan antara kebijakan belanja pemerintah dan kondisi masyarakat. Di tengah tekanan fiskal sejak 2025, masyarakat justru menghadapi kenaikan beban ekonomi, sementara belanja fasilitas pejabat tetap tinggi.
“Di satu sisi masyarakat diminta memahami kondisi anggaran, tapi di sisi lain belanja pejabat tetap besar. Ini yang memicu reaksi publik,” ucapnya.
Ia menilai anggaran seharusnya diprioritaskan untuk kebutuhan masyarakat, seperti subsidi layanan dasar, dukungan UMKM, serta sektor pendidikan dan kesehatan.
Saipul menyimpulkan, aksi unjuk rasa menjadi pilihan ketika saluran formal dinilai tidak berjalan efektif.
“Ketika kanal formal tidak berfungsi, aksi menjadi bentuk kedaulatan rakyat,” pungkasnya. (*)
Editor: Redaksi
