Penulis: Akmal Fadhil
SAMARINDA, Presisi.co — Kebijakan Work From Anywhere (WFA) yang diberlakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) bagi ASN selama bulan Ramadan menuai reaksi beragam. Meski dinilai relevan dari sisi efisiensi operasional, kebijakan ini dianggap kontradiktif dengan pengadaan mobil dinas mewah senilai Rp8,5 miliar untuk satu pejabat.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Mulawarman (Unmul), Syaiful Bachtiar, menilai penerapan WFA memang efektif menekan biaya rutin kantor seperti listrik dan air. Namun, ia menekankan bahwa efisiensi jangan sampai mengorbankan efektivitas pelayanan publik.
“Kalau dikaitkan dengan efisiensi, tentu relevan. Tapi yang lebih penting adalah memastikan pelayanan publik tetap optimal. Jangan hanya mengejar efisien tapi mengabaikan hak masyarakat mendapatkan layanan,” ujar Syaiful, Sabtu, 28 Februari 2026.
Menurutnya, prinsip good governance menuntut transparansi dan sosialisasi masif sebelum WFA dijalankan agar masyarakat tidak bingung saat membutuhkan akses birokrasi.
Sorotan tajam Syaiful tertuju pada inkonsistensi sikap pemerintah. Di satu sisi, publik diminta maklum dengan skema WFA demi penghematan, namun di sisi lain terdapat belanja kendaraan dinas yang fantastis mencapai Rp8,5 miliar.
“Ini sangat kontradiktif. Di satu sisi WFA disebut bentuk efisiensi, tapi ada pembelian mobil satu pejabat seharga Rp8,5 miliar. Ini tidak konsisten dan melukai rasa keadilan publik,” tegas Syaiful.
Ia menambahkan, kondisi ini berpotensi memicu mosi tidak percaya, terutama di saat pemerintah daerah sering mendengungkan adanya penurunan kapasitas fiskal dan pemotongan anggaran di berbagai sektor.
Syaiful berpendapat bahwa standar "layak" untuk kendaraan dinas kepala daerah tidak harus identik dengan harga selangit. Menurutnya, mobil di bawah Rp1 miliar pun sudah sangat memadai untuk menunjang mobilitas tugas di Kaltim.
Ia memberikan simulasi dampak sosial jika anggaran Rp8,5 miliar tersebut dialihkan untuk kepentingan masyarakat luas.
“Bayangkan jika dialihkan untuk menambah honor guru swasta sebesar Rp1 juta per bulan. Berapa ratus guru yang bisa terbantu? Dampaknya dirasakan orang banyak, bukan hanya satu pejabat. Atau bisa untuk penyediaan bus sekolah gratis dan infrastruktur lingkungan,” jelasnya.
Di tengah ketergantungan fiskal daerah pada sektor Sumber Daya Alam (SDA), Syaiful mengingatkan pemerintah agar memiliki sense of crisis dan empati yang lebih kuat kepada masyarakat.
“Kalau memang situasi fiskal sedang berat, seharusnya ada empati. Fasilitas jabatan tetap diberikan, tapi dalam batas kewajaran. Jangan sampai fasilitas pejabat didahulukan, sementara kebutuhan dasar rakyat justru terabaikan,” pungkasnya. (*)
Editor: Redaksi
