search

Berita

Pelantikan PengurusPWI KukarPersatuan Wartawan IndonesiaPWI Kaltim

60 Pengurus PWI Kukar Periode 2025–2028 Resmi Dilantik

Penulis: Umar Daud Muhammad
1 jam yang lalu | 0 views
60 Pengurus PWI Kukar Periode 2025–2028 Resmi Dilantik
Suasana pelantikan Pengurus PWI Kabupaten Kutai Kartanegara. (Presisi.co/Umar Daud Muhammad)

Tenggarong, Presisi.co – Sebanyak 60 pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) periode 2025–2028 resmi dilantik pada Senin, 16 Februari 2026.

Pelantikan dilakukan langsung Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalimantan Timur, Abdurrahman Amin, di Ruang Serba Guna Kantor Bupati Kukar, Tenggarong.

Surat Keputusan susunan pengurus dibacakan Sekretaris PWI Kukar, Achmad Shahab. Pelantikan ini merupakan tindak lanjut Konferensi Kabupaten (Konferkab) PWI Kukar yang digelar Desember 2025, yang menetapkan Andi Wibowo sebagai Ketua PWI Kukar untuk masa bakti tiga tahun ke depan.

Ketua PWI Kaltim, Abdurrahman Amin, menyampaikan apresiasi kepada para ketua PWI Kukar sebelumnya, mulai dari Wahidin, Desman Minang Endianto, Bambang Irawan hingga kepengurusan saat ini. Menurutnya, kesinambungan kepemimpinan menjadi kunci menjaga eksistensi organisasi.

Ia juga menyinggung kiprah Andi Wibowo sebagai atlet catur Kalimantan Timur pada ajang Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas) yang rencananya digelar di Lampung. Ia berharap kontribusi tersebut dapat mengharumkan nama PWI Kaltim.

Dalam kesempatan itu, Rahman turut menyinggung hasil peringatan Hari Pers Nasional di Serang, Banten, termasuk wacana perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Salah satu poin yang dibahas yakni pemberian hak suara kepada seluruh anggota berstatus biasa dalam pemilihan ketua provinsi ke depan.

Ia berpesan agar kepengurusan baru menjaga solidaritas dan soliditas organisasi. Dari sekitar 60 anggota PWI Kukar, setiap program kerja diharapkan memberi dampak nyata, tidak hanya bagi internal organisasi, tetapi juga bagi kehidupan pers dan masyarakat.

“Menjaga marwah dan martabat profesi bukan hanya soal kompetensi dan kesejahteraan, tetapi juga penegakan kode etik. Kita harus terus berjuang menjaga martabat profesi,” tegasnya.

Tantangan Dunia Pers dan Pentingnya Public Trust

Rahman juga mengingatkan berbagai tantangan yang dihadapi dunia pers, mulai dari disrupsi digital akibat perkembangan internet, dampak pandemi Covid-19, hingga gelombang kecerdasan buatan (AI). Di sisi lain, pemotongan anggaran turut berdampak pada industri media dan insan pers.

Menurutnya, menjaga eksistensi profesi sangat berkaitan dengan kepercayaan publik (public trust). Di tengah menjamurnya media, reputasi wartawan profesional menjadi faktor penentu.

“Bukan hanya apa yang diberitakan, tetapi siapa yang memberitakan. Reputasi dan integritas wartawan harus dijaga,” ujarnya.

Wakil Ketua PWI Kukar, Saiful Aulia, menyebut pelantikan menjadi momentum konsolidasi agar program kerja segera direalisasikan.

Sementara itu, Ketua PWI Kukar, Andi Wibowo, menegaskan komitmennya meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) wartawan, sekaligus membangun sinergi lintas sektor.

“Mari kita jadikan PWI sebagai wadah untuk belajar dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Saya mengajak seluruh pengurus bekerja dengan tanggung jawab dan menjunjung tinggi profesionalisme,” ujarnya.

Pelantikan turut dihadiri Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, yang membacakan sambutan Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri. Hadir pula Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani, anggota DPRD Kukar Fraksi PKB Desman Minang Endianto, Ketua PCNU Kukar KH Asikin, Plt Kepala Diskominfo Kukar Solihin, unsur Forkopimda, serta perwakilan PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM).

Dalam sambutan tertulisnya, Bupati menegaskan bahwa pers bukanlah musuh pemerintah, melainkan mitra strategis dalam pembangunan daerah.

Pers disebut memiliki tiga fungsi utama: sebagai pendidik masyarakat melalui informasi yang akurat dan mencerahkan, pengawal kebijakan agar tetap transparan dan akuntabel, serta penyampai kritik konstruktif berbasis data dan fakta untuk perbaikan kinerja pemerintah. (*)

Editor: Redaksi