Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalimantan Timur (Kaltim) mengecam dugaan tindakan intimidatif yang dilakukan oleh asisten pribadi (Aspri) Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud saat wawancara doorstop di Kantor Gubernur pada Senin, 21 Juli 2025.
Insiden terjadi setelah penandatanganan kerja sama konservasi lingkungan periode 2025–2030 dengan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) dan Yayasan Laut Biru Kepulauan Derawan (YLBKD). Kegiatan tersebut terbuka untuk peliputan media.
Dalam sesi doorstop interview, seorang wartawan mengajukan pertanyaan kepada Gubernur Rudy Mas’ud, termasuk soal ketidakhadiran dirinya dalam rapat paripurna DPRD Kaltim yang digelar di hari yang sama.
Saat sesi wawancara, Aspri Rudy Mas'ud yang belakangan diketahui bernama Senja tersebut, memotong pertanyaan yang dilontarkan wartawan kepada Rudy Mas'ud dengan kalimat bernada tinggi seperti “Sudah selesai, sudah selesai,” dan “Tandai, tandai.”
Menyikapi hal itu, Ketua PWI Kaltim, Abdurrahman Amin, menyesalkan kejadian tersebut dan menyatakan bahwa tindakan semacam itu mencederai prinsip kebebasan pers dan etika komunikasi publik.
“Kalau pertanyaannya menyangkut tugas dan kewenangan publik, tidak ada alasan untuk dihalangi. Kalau pun tidak ingin menjawab, sampaikan secara elegan, bukan dengan intimidasi,” ujar Abdurrahman.
Ia mengingatkan pentingnya menjaga hubungan yang terbuka antara pejabat publik dan media.
Menurutnya, seorang kepala daerah maupun stafnya sepatutnya memahami peran media sebagai bagian dari kontrol sosial dalam sistem demokrasi.
“Gubernur sebaiknya membangun komunikasi yang sehat dengan media, bukan malah menciptakan jarak. Wartawan bekerja berdasarkan kode etik jurnalistik,” tegasnya.
Meski sempat diintervensi, Gubernur Rudy Mas’ud tetap memberikan tanggapan atas pertanyaan yang diajukan. Namun, setelah sesi wawancara berakhir, wartawan yang bertanya kembali didatangi oleh dua orang asisten pribadi Gubernur laki-laki dan perempuan yang menanyakan identitas dan asal media.
PWI Kaltim menegaskan akan terus memantau perlakuan terhadap wartawan di lapangan dan meminta pemerintah daerah menjamin kebebasan pers serta menciptakan ruang kerja yang aman bagi jurnalis. (*)
Editor: Redaksi
