Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co - Serangkaian insiden senggolan tongkang yang terjadi di kawasan Jembatan Mahakam Ulu dalam kurun akhir 2025 hingga awal 2026, menjadi alarm serius bagi otoritas pelabuhan di Samarinda.
Menyikapi situasi tersebut, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Samarinda, menyiapkan pembenahan menyeluruh terhadap sistem lalu lintas kapal di Sungai Mahakam.
Tak hanya menuntut tanggung jawab perusahaan pemilik kapal, KSOP memutuskan untuk membuka layanan pemanduan dan penggolongan kapal selama 24 jam penuh.
Kebijakan ini, diharapkan mampu menekan kepadatan armada yang selama ini kerap terjadi pada jam-jam tertentu.
Kepala KSOP Kelas I Samarinda, Mursidi, memastikan bahwa seluruh perusahaan yang kapalnya terlibat dalam insiden telah menyatakan kesediaan menanggung kerugian yang timbul.
Tanggung jawab tersebut mencakup perbaikan struktur jembatan hingga rekonstruksi fender pengaman yang rusak akibat beberapa kejadian tabrakan sejak 23 Desember 2025.
Menurut Mursidi, akar persoalan bukan terletak pada kedalaman alur sungai, melainkan pada pembatasan waktu pelayanan kapal yang selama ini hanya mengandalkan kondisi pasang.
Pola tersebut menyebabkan antrean panjang dan mendorong kapal melakukan tambat darurat di lokasi yang tidak semestinya.
“Ketika antrean menumpuk, kapal terpaksa mencari tempat berhenti yang tidak direkomendasikan. Ini yang meningkatkan risiko kecelakaan,” jelasnya usai rapat koordinasi lintas instansi Rabu 28 Januari 2026.
Mulai pekan depan, KSOP memastikan pemanduan kapal dapat dilakukan sepanjang hari, baik saat pasang maupun surut.
Untuk menjamin keselamatan pelayaran, sejumlah kapal asistensi akan disiagakan khusus pada periode air surut.
Data KSOP menunjukkan, terdapat belasan titik tambat ilegal di sepanjang alur menuju Jembatan Mahakam Ulu.
Keberadaan titik-titik tersebut dinilai mempersempit jalur pelayaran dan memperbesar potensi insiden.
Sebagai langkah lanjutan, KSOP menggandeng Direktorat Polisi Perairan untuk menertibkan tambatan tak berizin secara bertahap.
Penertiban akan diawali dengan pendekatan persuasif, sebelum tindakan hukum diterapkan terhadap pelanggaran yang berulang.
“Kami ingin memastikan Sungai Mahakam kembali steril dan aman dilalui. Pencegahan menjadi kunci agar insiden serupa tidak terulang,” pungkas Mursidi. (*)
Editor: Redaksi
