Penulis: Muhammad Riduan
Samarinda, Presisi.co — Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda mencatat sebanyak 264 kasus kekerasan terjadi sepanjang tahun 2025 hingga bulan November.
Kasus-kasus tersebut ditangani dan dikelola langsung oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) DP2PA Samarinda.
Kepala DP2PA Kota Samarinda, Ibnu Araby menjelaskan bahwa dari jumlah kasus tersebut, tercatat ada sebanyak 303 korban yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, baik dewasa maupun anak-anak.
“Untuk perempuan dewasa terdapat 106 kasus dengan jumlah korban sebanyak 109 orang, seluruhnya perempuan. Sedangkan kasus kekerasan terhadap anak tercatat sebanyak 158 kasus, dengan total korban 194 anak, baik laki-laki maupun perempuan,” ucapnya, Senin 15 Desember 2025.
Angka kekerasan di Samarinda tergolong tinggi dibandingkan daerah lain di Kalimantan Timur. Namun, tingginya angka tersebut tidak semata-mata mencerminkan peningkatan kekerasan, melainkan juga menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus.
“Positifnya itu anggap saja berhasil membuat program pelopor-pelapor. Siapapun bisa melaporkan, siapapun bisa mengelopori untuk pelaporan itu. Dan ada kesadaran masyarakat Samarinda untuk melaporkan kejadian-kejadian kekerasan itu apakah yaitu kekerasan rumah tangga maupun kekerasan terhadap anak," jelasnya.
Peluncuran Aplikasi SOPPA (Sistem Online Pengaduan Perempuan dan Anak) dinilai akan semakin mempermudah masyarakat dalam melakukan pelaporan. Namun demikian, kehadiran aplikasi ini juga berpotensi membuat angka laporan meningkat.
“Bisa saja dengan ada aplikasi SOPPA ini semakin meningkat malah. Karena kesadaran masyarakat untuk melapor," ujarnya.
Selain itu, DP2PA menjelaskan tidak semua kasus yang tercatat merupakan warga asli Samarinda. Sebagai kota rujukan layanan kesehatan, Samarinda menerima banyak pasien dari kabupaten dan kota sekitar.
“Samarinda ini adalah rujukan untuk layanan kesehatan. Rumah sakit kita sekitar 7, Kota/kabupaten yang ada di sekitar Samarinda rata-rata berobatnya rujukannya ke rumah sakit umum dan rumah sakit yang lain seperti itu. Nah, itu masuk data di situ. Jadi, tidak semua itu adalah penduduk Samarinda bisa saja ada penduduk di daerah lain," bebernya.
"Makanya di aplikasi Kementerian PPA itu jumlahnya lebih besar lagi dari data real yang ditangani oleh UPTD PPA DP2PA Kota Samarinda," tambahnya. (*)
Editor: Redaksi
