Penulis: Rafika
Presisi.co - Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin menyatakan dukungannya terhadap keputusan pemerintah pusat yang belum menetapkan bencana banjir dan longsor di Sumatra sebagai Bencana Nasional maupun membuka peluang masuknya bantuan internasional.
Ia menilai kemampuan Indonesia masih memadai untuk menangani dampak bencana tanpa harus bergantung pada pihak luar.
Pernyataan itu ia sampaikan menanggapi perbedaan sikap antara pemerintah pusat dan daerah, setelah Gubernur Aceh sempat membuka kemungkinan menerima bantuan asing. Sultan menegaskan bahwa sikap pemerintah pusat mencerminkan keyakinan pada kapasitas nasional.
“Saya memahami posisi Presiden. Sepanjang negara ini masih mampu mengelola dan memulihkan dampak bencana dengan cepat, tentu kehormatan dan kemandirian bangsa harus dijaga,” ujar Sultan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 10 Desember 2025, sebagaimana diberitakan Suara.com.
Menurutnya, keputusan untuk menerima bantuan asing bukan sekadar soal kebutuhan teknis, tetapi juga menyangkut aspek kedaulatan. Ia memastikan bahwa jika suatu saat kemampuan nasional dirasa tidak cukup, pemerintah pasti akan secara terbuka meminta dukungan internasional.
“Kalau memang tidak sanggup, pasti kita angkat tangan dan meminta tolong. Tapi sejauh ini, pemerintah yakin bisa menangani sendiri,” tegasnya.
Sultan menambahkan bahwa keterlibatan negara lain dalam penanganan bencana sering kali membawa pertimbangan tambahan di luar bantuan kemanusiaan itu sendiri. Hal itulah yang dinilai sedang diperhitungkan secara hati-hati oleh pemerintah.
Ia juga menyampaikan bahwa beberapa anggota DPD RI asal Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah mendorong penetapan Bencana Nasional. Namun menurutnya, perdebatan administratif tidak boleh mengalihkan fokus dari percepatan penanganan.
“Bagi saya pribadi, status itu bukan hal utama. Yang lebih penting adalah bagaimana penanganannya bisa lebih cepat, terpadu, dan komprehensif,” jelasnya.
Ia menilai pemerintah pusat sudah menunjukkan keseriusan, termasuk melalui kunjungan Presiden yang telah dua kali meninjau lokasi bencana. Sultan menekankan bahwa respons cepat lebih berarti daripada pengubahan status.
Selain pemulihan fisik, ia mengingatkan pentingnya perhatian pada aspek psikologis korban, terutama ibu dan anak. Berdasarkan pengalaman menangani bencana di Bengkulu, ia menyebut trauma pascabencana sering kali luput dari perhatian.
“Negara harus hadir untuk memulihkan kondisi mental mereka. Hadirkan psikolog anak, berikan pendampingan khusus karena mereka pasti mengalami trauma berat,” ucapnya.
Sultan juga mengajak semua pihak untuk menunggu arah kebijakan pemerintah berikutnya sambil tetap menjalankan fungsi pengawasan. Ia optimistis penanganan bencana Sumatra dapat dilakukan tanpa ketergantungan pada bantuan luar negeri.
“Situasinya berbeda dengan Tsunami Aceh yang skalanya luar biasa besar. Walaupun setiap korban jiwa sangat berharga, melihat kondisi saat ini, pemerintah masih mampu mengatasinya,” pungkasnya. (*)
Editor: Redaksi
