search

Daerah

APBD Kaltim 2026APBD Kaltimdprd kaltimhasanuddin mas'udTKD Kaltimpemangkasan TKD

Shock APBD 2026, Pendapatan Kaltim Susut Rp6 Triliun

Penulis: Akmal Fadhil
10 jam yang lalu | 84 views
Shock APBD 2026, Pendapatan Kaltim Susut Rp6 Triliun
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud saat diwawancarai. (Presisi.co/Akmal)

Samarinda, Presisi.co – Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menghadapi tekanan berat dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.

Pendapatan daerah yang semula diproyeksikan sebesar Rp21,35 triliun dipastikan turun drastis menjadi hanya sekitar Rp15,1 triliun.

Anjloknya angka tersebut dipicu pemangkasan signifikan pada skema Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan koreksi pendapatan yang mencapai lebih dari Rp6 triliun membuat seluruh struktur APBD tidak lagi relevan dengan rancangan awal.

“Pendapatan awal kita Rp21,35 triliun, kini tinggal sekitar Rp15 triliun. Artinya ada pengurangan lebih dari Rp6 triliun. Dengan kondisi seperti ini, postur APBD 2026 harus disusun ulang,” jelas Hasanuddin, Senin 17 November 2025.

Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) saat ini memetakan ulang setiap komponen belanja.

Pemangkasan TKD menuntut pemerintah daerah melakukan efisiensi besar-besaran di berbagai sektor.

“Hari ini kita membahas efisiensi anggaran 2026. Pengurangannya sekitar Rp6,13 triliun, dan itu pasti mengubah banyak pos belanja. Karena itu harus kita kaji bersama TAPD,” terangnya.

Rapat pembahasan tidak dapat dituntaskan dalam sehari dan akan dilanjutkan di Balikpapan untuk memastikan komposisi APBD benar-benar tepat sasaran.

“Belum selesai hari ini. Besok akan dilanjutkan di Balikpapan, mungkin dua hari pembahasan, agar APBD kita tetap berdampak,” kata Hasanuddin.

Penurunan pendapatan juga membuka peluang peninjauan ulang terhadap sejumlah program prioritas, termasuk Gaspol/Gratispol, program pendidikan gratis yang selama ini menjadi andalan pemerintah daerah.

“Termasuk program pemerintah seperti Gaspol. Dengan pengurangan pendapatan, tentu ada penyesuaian,” ujarnya.

Hasanuddin juga mengungkapkan kemungkinan terjadinya penyesuaian pada beberapa jenis bantuan sosial yang langsung dirasakan masyarakat, seperti dukungan bagi marbot atau penjaga masjid.

“Mungkin ada yang akan berkurang, misalnya pemberangkatan atau dukungan untuk marbot. Pengurangannya cukup banyak,” jelasnya.

Meski berbagai program mulai terindikasi terdampak, seluruh hitungan disebut masih bersifat sementara.

“Pembahasannya belum selesai, jadi saya belum bisa menyampaikan angka final. Setelah selesai dan clear, baru bisa disampaikan,” tegasnya.  (*)

Editor: Redaksi