Penulis: Redaksi Presisi
Presisi.co - Di sebuah dapur sederhana di Jalan Panjaitan, aroma nasi hangat dan sayur sop menggantung di udara Selasa pagi, 14 Oktober 2025. Di sana, Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Sunggono, mendampingi kunjungan kerja Anggota DPD RI asal Kalimantan Timur, Aji Mirni Mawarni, untuk meninjau pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah dijalankan pemerintah di sejumlah wilayah.
Kunjungan itu merupakan bagian dari rangkaian monitoring dan evaluasi (monev) terhadap program nasional yang digadang-gadang menjadi ujung tombak peningkatan gizi masyarakat, terutama bagi pelajar dan kelompok rentan.
“Terima kasih kepada Bu Mirni, selaku anggota DPD RI. Beliau ini warga Kutai asli, dan hari ini hadir untuk melihat langsung pelaksanaan program MBG di daerah kita,” ujar Sunggono, sembari meninjau proses persiapan makan siang di dapur MBG tersebut.
Menurut Sunggono, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah membentuk Satgas MBG hingga ke tingkat kecamatan. Satgas ini berfungsi mengawal pelaksanaan program agar berjalan tertib, transparan, dan sesuai standar keamanan pangan.
“Alhamdulillah, di Kukar sudah terbentuk Satgas MBG sampai tingkat kecamatan. Esensinya, kita ingin memastikan agar pelaksanaan program ini benar-benar bisa terkawal secara masif dan struktural,” katanya menegaskan.
Program MBG sendiri merupakan kebijakan nasional yang diinisiasi pemerintah pusat untuk memastikan anak-anak sekolah mendapatkan asupan gizi yang cukup setiap harinya. Di Kukar, dapur MBG telah beroperasi di beberapa titik, dengan puluhan tenaga masak dan pengawas yang terlibat.
Dalam kunjungannya, Aji Mirni Mawarni menyoroti pentingnya pengawasan ketat terhadap pelaksanaan MBG. Ia menilai, program ini adalah bentuk keberpihakan negara terhadap rakyat kecil, sehingga pengelolaannya tak boleh sembrono.
“Saya turun langsung ke dapur MBG dan ke sekolah-sekolah penerima manfaat. Program ini sangat penting, karena menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Tapi tentu saja, pengawasan harus diperkuat,” ujar Mirni.
Peringatan itu bukan tanpa alasan. Belakangan, beberapa daerah di Indonesia dikabarkan mengalami kasus dugaan keracunan makanan yang dikaitkan dengan program MBG. Hal itu, kata Mirni, bisa merusak kepercayaan publik bila tak segera diantisipasi.
“Ketika muncul berita soal keracunan, tentu masyarakat jadi khawatir. Karena itu kami ingin memastikan keamanan pangan benar-benar dijaga,” tegasnya.
Selain meninjau lapangan, Mirni juga menyampaikan bahwa pihaknya di DPD RI sedang menyusun regulasi penguat program MBG, agar pelaksanaannya di masa mendatang lebih terstruktur dan memiliki payung hukum yang kokoh. Pemerintah pusat pun, lanjutnya, tengah melakukan evaluasi dampak program, yang hasilnya diperkirakan keluar dua bulan mendatang.
“Kita tunggu hasil monev pusat dua bulan lagi. Harapannya, MBG tetap berlanjut dan mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah,” katanya.
Di tempat yang sama, Koordinator Wilayah MBG Kutai Kartanegara, Nor Syifa Shafira, memaparkan perkembangan teknis pelaksanaan program. Ia menjelaskan, MBG di Kukar resmi dimulai pada 17 Februari 2025 dan terus mengalami penyesuaian seiring pembaruan petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat.
“Karena ini program baru, tentu ada banyak pembenahan, terutama di aspek keamanan pangan,” katanya.
Salah satu aturan baru yang kini wajib diterapkan adalah kewajiban setiap dapur MBG memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Sertifikat ini menjadi bukti bahwa dapur pengolahan makanan telah memenuhi standar kelayakan sanitasi.
Namun, dari seluruh dapur MBG yang ada di Kukar, baru satu yang telah memperoleh SLHS, sementara tiga lainnya masih menunggu penerbitan karena belum beroperasi penuh.
“Yang tiga lainnya masih proses karena belum sepenuhnya operasional, jadi belum bisa dilakukan uji sampel makanan,” jelas Nor Syifa. (*)
Editor : Redaksi
