Penulis: Muhammad Riduan
Samarinda, Presisi.co — Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional (BGN), Nyoto Suwignyo mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dalam merealisasikan pembangunan dan pengoperasian dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai bagian dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hal itu disampaikan Nyoto Suwignyo saat menghadiri peresmian Dapur SPPG Bugis yang berlokasi di Go Mall, Jalan Bhayangkara, Kelurahan Bugis, pada Kamis 6 November 2025.
Ia mengaku terkesan dengan progres pesat yang dicapai Pemkot Samarinda di bawah kepemimpinan Wali Kota Samarinda, Andi Harun.
“Saya sangat berterima kasih. Bulan April lalu ke sini, masih sepi-sepi saja. Sekarang, Pak Wali sudah menyiapkan 20 dapur yang sudah beroperasi,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa Pemkot Samarinda telah berkomitmen untuk menuntaskan pembangunan seluruh 73 dapur SPPG di tahun 2025.
“Itu menjadi kebahagiaan bagi kami dalam menjalankan program Presiden RI (Prabowo Subianto),” tambahnya.
Menurut Nyoto, SPPG Bugis bisa menjadi contoh bagi daerah lain karena memanfaatkan aset BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) secara produktif dan bermanfaat.
“Pemkot Samarinda bisa memanfaatkan aset BUMD untuk lebih baik,” jelasnya.
Selain itu, ia menilai pengelolaan dapur tersebut sudah memenuhi standar kesehatan dan higienitas karena dikelola oleh tenaga berpengalaman di bidang katering.
“SPPG ini dikelola oleh orang-orang yang sudah lama bergerak di bidang katering. Jadi dari aspek kesehatan dan higienis pasti dijaga,” terangnya.
Ia juga menyoroti pentingnya sertifikasi bagi pengelola dapur. Ia menyebut bahwa dapur Bugis telah memberikan pelatihan serta membantu SPPG lain dalam menyiapkan Sertifikat Higienis dan Sanitasi (SLHS).
“Ini penting, karena semua SPPG wajib memiliki sertifikat higienis dan sanitasi,” ujarnya.
Terkait rantai pasok bahan pokok dan penting (bapokting), Nyoto menekankan pentingnya kolaborasi agar ketersediaan bahan baku dapat terjamin dan terpantau.
“Kami sudah menyarankan agar semua pihak berkolaborasi mulai dari pemerintah kota, kecamatan, desa, provinsi, hingga pusat. Idealnya, setiap daerah bisa menyiapkan bahan bakunya sendiri,” katanya.
Ia menambahkan, BGN tengah menyiapkan aplikasi pemantauan stok pangan nasional agar setiap daerah bisa mengetahui lokasi dan ketersediaan bahan pangan secara real time.
“Dengan aplikasi itu, setiap daerah bisa tahu di mana stok pasar tersedia, sehingga kebutuhan bahan baku bisa segera dipenuhi jika ada kekurangan,” pungkasnya. (*)
Editor: Redaksi
