Penulis: Muhammad Riduan
Samarinda, Presisi.co - Hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur Kota Samarinda pada Rabu 22 Oktober 2025 kemarin kembali menyebabkan sejumlah wilayah di “Kota Tepian” tergenang banjir.
Menanggapi kondisi tersebut, Wali Kota Samarinda, Andi Harun pun menyampaikan perkembangan terbaru terkait upaya pengendalian banjir yang tengah dijalankan pemerintah.
Menurutnya, meski penanganan banjir di Samarinda masih berjalan, sejumlah progres telah menunjukkan perkembangan. Salah satunya hasil koordinasi antara Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda, DPRD Kota Samarinda, dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).
"Alhamdulillah ada perkembangan baru. Tadi perwakilan DPRD Samarinda sempat bertemu dengan Pak Bupati Kukar (Aulia Rahman Basri), dan disampaikan Kukar bersedia membangun kolam retensi di daerah setelah APT Pranoto atau tepatnya di perbatasan Kukar-Samarinda," ucapnya, Kamis 23 Oktober.
Selain itu, lanjutnya Pemkot Samarinda juga terus menjalin komunikasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk percepatan proyek-proyek pengendalian banjir di Ibu Kota Kaltim ini.
“Kami baru saja mengajukan sejumlah usulan ke Pak Menteri PUPR, dan semuanya 100 persen fokus pada penanggulangan banjir,” jelasnya.
Beberapa proyek strategis yang diusulkan, antara lain pembangunan sheet pile di Sungai Karang Mumus (SKM) dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp900 miliar, pembangunan belasan pompa air dan rumah pompa, serta penambahan kolam retensi baru di wilayah sekitar aliran SKM.
Selain itu, Pemkot juga mengusulkan optimalisasi kapasitas tampungan Waduk Benanga agar dapat menampung debit air lebih besar. Proyek ini akan ditangani oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV bersama Pemprov Kaltim.
Andi Harun mengungkapkan, berdasarkan laporan yang diterimanya, curah hujan kali ini tergolong ekstrem.
“Laporan menunjukkan curah hujan kemarin mencapai 193 milimeter per detik, lebih tinggi dibanding peristiwa bulan Februari dan Maret lalu yang mencapai 180 ml/detik,” terangnya.
Meski begitu, mantan Anggota DPRD Kaltim tersebut menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat karena penanganan banjir masih berlangsung dan belum memberikan hasil maksimal.
“Saya harus minta maaf atas belum selesainya penanggulangan banjir. Tapi satu hal yang pasti, kami tidak akan berhenti. Penanganan banjir tetap menjadi prioritas utama kami,” tegasnya.
Andi Harun menambahkan, keberhasilan penanganan banjir di Samarinda memerlukan kolaborasi dari seluruh pihak, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, hingga kota.
“Mudah-mudahan semua pihak bisa berfungsi sesuai perannya. Pemerintah pusat melalui BWS, pemerintah provinsi, dan begitu pula dengan pemerintah kota,” pungkasnya. (*)
Editor: Redaksi
