Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co – Di tengah sorotan publik terkait besaran Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP), Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) masih belum merampungkan skema pasti bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim, Sri Wahyuni, menyebut proses pembahasan masih berlangsung dan menyesuaikan dengan kondisi fiskal daerah.
“Masih kita bicarakan dan sesuaikan. Saat ini, belanja pegawai sekitar 25 persen dari total APBD. Jadi masih aman, di bawah ambang batas maksimal 30 persen,” ujar Sri kepada wartawan, Selasa 14 Oktober 2025.
Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap besaran TPP, terutama bagi pejabat struktural. Salah satu isu yang mencuat adalah kabar bahwa TPP Sekda Kaltim mencapai Rp99 juta per bulan. Namun, saat diminta klarifikasi, Sri enggan menjawab secara langsung.
“Wah, itu pertanyaannya personal sekali. Sudah tahu juga kan, jadi enggak perlu saya jawab lagi,” ujarnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa belum ada keputusan final soal skema TPP. Pemprov Kaltim, kata dia, masih mengkaji agar kebijakan ini proporsional dan adil, tanpa mengganggu pembiayaan pembangunan.
“Kita ingin kebijakan yang tidak hanya memperhatikan kesejahteraan ASN, tapi juga menjaga agar program pembangunan tetap berjalan sesuai visi-misi gubernur,” tegasnya.
Sri juga merespons kebijakan terbaru pemerintah pusat terkait gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara disebut sebagai dua provinsi dengan struktur gaji tertinggi untuk PPPK.
“Saya akan cek dulu besarannya, karena itu teknis. Kalau memang ada dana dari pusat, berarti masuk melalui DAU (Dana Alokasi Umum). Jika ada tambahan, bisa saja sebagian dialihkan untuk program prioritas daerah,” jelasnya.
Pakar kebijakan publik dan kelompok masyarakat sipil sebelumnya mendesak Pemprov untuk lebih terbuka dalam menyusun skema TPP.
Selain menyangkut anggaran besar, penyaluran TPP juga dinilai harus mencerminkan kinerja serta prinsip efisiensi birokrasi.
Pemprov Kaltim sendiri belum menyampaikan kapan keputusan final akan diumumkan ke publik. Namun, Sri memastikan seluruh proses tetap mengacu pada kemampuan keuangan daerah dan asas keadilan. (*)
Editor: Redaksi
