search

Daerah

Pemprov KaltimPemangkasan AnggaranTPP GuruPrioritas Anggaran

Ini Janji Pemprov Kaltim di Tengah Ancaman Pemangkasan Anggaran

Penulis: Akmal Fadhil
Jumat, 10 Oktober 2025 | 231 views
Ini Janji Pemprov Kaltim di Tengah Ancaman Pemangkasan Anggaran
Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji. (Presisi.co/Akmal)

Samarinda, Presisi.co – Di tengah tekanan fiskal akibat pemangkasan dana transfer pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mulai menyiapkan langkah langkah penyesuaian anggaran.

Salah satu skenario yang dibahas adalah evaluasi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov.

Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, mengakui bahwa situasi keuangan daerah sedang tidak ideal. Karena itu, ia membuka kemungkinan adanya penyesuaian terhadap TPP ASN sebagai bagian dari strategi efisiensi.

“Keuangan daerah kita sedang dalam kondisi berat. Tapi sebelum ada keputusan apa pun, kami akan berdialog terlebih dulu dengan seluruh ASN. Ini bukan kebijakan yang bisa diputuskan sepihak,” ujar Seno Jumat 10 Oktober 2025.

Meskipun semua pos belanja sedang dikaji ulang, Seno menegaskan bahwa TPP untuk guru tidak akan ikut dipangkas.

Menurutnya, keberadaan guru terlalu vital bagi kemajuan pendidikan di Kaltim.

“Kalau untuk guru, kami tidak akan lakukan evaluasi (pemotongan). Jumlah mereka juga tidak terlalu besar dibanding sektor lain, dan perannya sangat strategis,” tegasnya.

Langkah prioritisasi ini menandakan komitmen Pemprov Kaltim untuk tetap menjaga kesejahteraan tenaga pendidik, meskipun fiskal daerah sedang mengalami tekanan.

Sebagai informasi, berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, dana transfer untuk Provinsi Kaltim tahun depan turun signifikan.

Pemprov diperkirakan hanya akan menerima Rp2,49 triliun, angka yang jauh dari harapan untuk membiayai berbagai kebutuhan daerah.

Situasi ini membuat pemerintah daerah mau tak mau mulai mengkaji kembali sejumlah komponen belanja rutin, termasuk TPP bagi ASN non-guru.

“Kami akan rapatkan ini dulu dengan Gubernur dan Sekda. Tujuannya agar kebijakan ini tidak salah langkah dan tetap mempertimbangkan asas keadilan,” jelas Seno.

Meski belum ada keputusan final, sinyal evaluasi ini sudah cukup menjadi alarm bagi para ASN non-guru di Kaltim, bahwa penyesuaian tunjangan bisa saja terjadi dalam waktu dekat. (*)

Editor: Redaksi