Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyiapkan SMA Garuda yang sebelumnya dikenal sebagai SMA Negeri 10 Samarinda sebagai salah satu dari tiga sekolah unggulan yang ditargetkan mampu mencetak lulusan berdaya saing global.
Salah satu upaya konkret yang dilakukan adalah menggratiskan seluruh biaya pendidikan untuk siswa kelas 10, termasuk fasilitas boarding school.
Plt Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim, Armin, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari program strategis Kementerian Pendidikan melalui SainsTek (Sains dan Teknologi) yang mendorong siswa untuk bersaing di universitas kelas dunia.
“Sebelumnya SMA 10 sudah punya potensi, tapi belum diarahkan untuk kuliah di luar negeri. Sekarang kita dukung dengan sistem yang lebih terstruktur. Kita siapkan agar anak-anak bisa bersaing di universitas terbaik dunia,” ujar Armin Rabu 8 Oktober 2025.
Selain SMA Garuda, dua sekolah lainnya yang mendapat status unggulan adalah SMA Negeri 3 Tenggarong dan SMA Negeri 2 Sangatta Utara.
Ketiganya akan mendapat dukungan anggaran dari Pemprov Kaltim, termasuk untuk biaya operasional dan beasiswa.
“Ada intervensi anggaran khusus dari Pemprov. Tahun ini, siswa kelas 10 sudah tidak membayar lagi, termasuk boarding. Yang sebelumnya masih bayar, itu sedang kita selesaikan,” jelasnya.
Menjawab pertanyaan terkait status aset SMA Garuda yang sempat dikaitkan dengan Yayasan Melati, Armin memastikan bahwa persoalan tersebut telah selesai secara hukum.
“Keputusan Mahkamah Agung sudah inkrah. Semua aset diperuntukkan untuk SMA 10. Di PTUN juga kita menang, jadi tidak ada masalah lagi,” tegasnya.
Seluruh aktivitas SMA Garuda direncanakan akan dipindahkan ke kompleks baru di seberang jalan dari lokasi saat ini.
Meskipun sempat ada kekhawatiran terkait banjir, Armin memastikan bahwa lokasi sekolah tetap aman.
“Yang terdampak hanya jalan depan. Kompleks sekolahnya sendiri tidak banjir. Relokasi dijadwalkan tahun depan, sesuai surat dari Sekda,” tambahnya.
Terkait penggunaan gedung lama SMA 10, Armin mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi berencana mengubahnya menjadi pusat pengembangan pendidikan Kalimantan Timur.
“Pak Gubernur ingin agar kawasan itu menjadi pusat pengembangan pendidikan, bukan sekadar sekolah rakyat,” ujarnya.
Sementara itu, perbaikan gedung dan fasilitas di kompleks baru akan dilakukan secara bertahap. Anggaran untuk rehabilitasi fisik dijadwalkan masuk dalam APBD 2026. (*)
Editor: Redaksi
