Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan nasib tenaga honorer agar dapat diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menyatakan bahwa pihaknya tak tinggal diam melihat perjuangan ribuan tenaga non-ASN, termasuk yang berasal dari Kaltim, dalam aksi unjuk rasa di Jakarta baru-baru ini.
“Kami terus menyuarakan aspirasi mereka ke pemerintah pusat. Honorer yang telah lama mengabdi layak mendapatkan kejelasan status dan kesejahteraan,” ujar Seno, Rabu 10 September 2025.
Seno mengungkapkan, Pemprov Kaltim telah melakukan berbagai upaya, termasuk lobi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), agar regulasi teknis segera diterbitkan.
Dalam aksinya di Jakarta, aliansi tenaga honorer mendesak pemerintah membuka skema PPPK paruh waktu tanpa diskriminasi, mengakomodasi honorer non-database dan yang berstatus Tidak Memenuhi Syarat (TMS), serta menjamin hak-hak mereka selama masa transisi.
Meski demikian, Seno meminta para honorer tetap bersabar menunggu keputusan dari pemerintah pusat.
Menurutnya, persoalan ini tak hanya terjadi di Kaltim, tetapi juga menjadi isu nasional.
“Pemprov tetap berkomitmen memperjuangkan aspirasi mereka melalui jalur resmi. Kami berharap ada solusi yang adil dan berpihak,” tutupnya. (*)
Editor: Redaksi
