Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co – DPRD Kalimantan Timur menegaskan bahwa penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 harus benar-benar berpihak kepada masyarakat.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah realisasi tunjangan untuk guru senilai Rp500 ribu yang dijanjikan dalam program Gubernur Kaltim.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Damayanti, dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) yang membahas rencana keuangan daerah tahun 2026.
“Mudah-mudahan tunjangan Rp500 ribu itu bisa disalurkan di perubahan anggaran ini. Itu bagian dari janji Pak Gubernur dan menjadi harapan besar para guru kita,” ujarnya, Jumat 5 September 2025.
Damayanti menekankan pentingnya memastikan anggaran yang dibahas tidak hanya sekadar angka, tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, semangat ini sejalan dengan aspirasi yang disampaikan mahasiswa dan masyarakat dalam unjuk rasa 1 September lalu.
“Kita masih ingat, ada 11 tuntutan dari adik-adik mahasiswa. Setidaknya empat atau lima poin terkait langsung dengan kebijakan Pemprov, termasuk soal kesejahteraan guru dan dosen, serta program yang pro masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan, Banggar DPRD Kaltim akan terus mengawal agar APBD 2026 tidak hanya disusun secara administratif, tetapi juga memiliki dampak konkret terhadap kualitas hidup warga.
“APBD itu bukan hanya soal kemampuan menganggarkan, tapi bagaimana setiap rupiah benar-benar bermanfaat. Output-nya harus dirasakan langsung oleh masyarakat Kaltim,” tegas Damayanti.
Meski menghadapi tantangan berupa potensi pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dan efisiensi anggaran, ia berharap nilai total APBD yang direncanakan mencapai Rp21 triliun tetap bisa dimaksimalkan untuk program prioritas rakyat.
“Mudah-mudahan meski ada efisiensi dan pemotongan DBH, anggaran Rp21 triliun itu tetap fokus ke kebutuhan masyarakat, agar visi generasi emas Kaltim benar-benar terwujud,” pungkasnya. (*)
Editor: Redaksi
