Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co – Untuk memperkuat kapasitas aparatur dalam pengadaan barang dan jasa, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Timur menggelar Sosialisasi Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Level-1 berbasis Massive Open Online Course (MOOC).
Kegiatan ini berlangsung di Hotel Mercure Samarinda, Kamis 4 September 2025 dan diikuti oleh para pejabat administrator, pengawas, serta Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Pemprov Kaltim.
Pelatihan ini merupakan hasil kolaborasi antara BPSDM Kaltim, Biro Pengadaan Barang/Jasa Setdaprov Kaltim, serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Hadir dalam kegiatan tersebut Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setdaprov Kaltim, Ujang Rachmad, Kepala BPSDM Kaltim Nina Dewi, serta Kepala Biro PBJ Kaltim, Buyung Dodi Gunawan.
Dalam sambutannya, Ujang menekankan bahwa posisi KPA dan PPTK sangat strategis dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program pemerintah daerah.
Ia mengingatkan bahwa pengadaan bukan hanya urusan administratif, tetapi berdampak langsung pada pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah.
“Bapak dan ibu adalah garda terdepan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Pengadaan yang tepat waktu dan tepat mutu akan memberi efek berganda bagi perekonomian Kaltim,” ujar Ujang.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa setiap keputusan dalam pengadaan memiliki implikasi hukum. Nama pejabat terkait tercantum dalam dokumen resmi seperti kontrak dan kwitansi, sehingga tanggung jawabnya bersifat pribadi.
“Kalau ada penyimpangan, konsekuensinya bisa masuk ranah hukum. Ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan agar kita lebih cermat,” tegasnya.
Selain aspek teknis, pelatihan ini juga menekankan pentingnya integritas dan profesionalisme.
Ujang menyampaikan bahwa loyalitas tanpa keahlian justru bisa menimbulkan masalah, baik bagi diri sendiri maupun organisasi.
Melalui platform MOOC, peserta dibekali pemahaman terbaru mengenai prosedur pengadaan, manajemen risiko, serta pencegahan mal-administrasi.
Sistem pembelajaran daring ini memungkinkan peserta belajar secara fleksibel, mandiri, dan terstandar secara nasional.
“Tujuannya agar peserta bisa mengambil keputusan cepat dan tepat, serta terhindar dari kesalahan prosedur yang dapat menimbulkan efek domino di kemudian hari,” pungkasnya. (*)
Editor: Redaksi
