Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co – Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Seno Aji, menyambangi Polres Pringsewu untuk memastikan kondisi sejumlah mahasiswa asal Kaltim yang diamankan usai mengikuti aksi unjuk rasa.
Ia menyebut kedatangannya sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan para mahasiswa tersebut.
“Saya ingin memastikan adik-adik diperlakukan dengan baik oleh kepolisian, dan syukur alhamdulillah mereka memang diperlakukan dengan sangat baik oleh Pak Kapolres,” ujar Seno Aji, Rabu 3 September 2025.
Seno menyatakan, para mahasiswa yang diamankan merupakan calon-calon tenaga pendidik, sebagian dari mereka sedang menjalani program Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan berada di semester akhir.
“Mereka ini anak-anak kita semua. Ada yang semester 5, ada yang semester 7. Kami berdiskusi dengan mereka, dan memastikan mereka sudah menghubungi orang tua,” imbuhnya.
Terkait status hukum, Seno menegaskan bahwa Pemprov Kaltim tidak akan mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan.
Namun, ia membuka ruang komunikasi dengan pihak kepolisian dan kuasa hukum untuk mengupayakan penangguhan penahanan jika memungkinkan.
“Kami tidak intervensi proses hukumnya. Tapi soal penangguhan penahanan, nanti itu menjadi ranah kuasa hukum. Ada juga yang sedang KKN, jadi kami harap psikologinya tetap terjaga,” jelasnya.
Menanggapi isu yang dibawa dalam demonstrasi, seperti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta krisis ekologis di Kaltim, Seno menyebut pihaknya mendorong aparat hukum untuk menindak tegas jika ada pelanggaran.
“Kalau soal KKN, itu korupsi. Kita serahkan ke aparat hukum. Untuk masalah ekologi, kami sedang membina teman-teman legislatif dan eksekutif agar lebih peduli dan menjaga marwah Kalimantan Timur,” tegasnya.
Dalam rapat koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kaltim mendapat apresiasi sebagai daerah yang mampu menjaga stabilitas politik dan keamanan di tengah dinamika unjuk rasa yang terjadi.
“Kaltim termasuk daerah kondusif. Aksi kemarin berjalan lancar, semua demonstran pulang dengan baik tanpa kerusakan atau kekerasan,” ungkapnya.
Pemprov Kaltim akan terus berkoordinasi dengan aparat keamanan dan membuka ruang dialog dengan mahasiswa serta masyarakat agar aspirasi dapat tersalurkan secara sehat.
“Kami terbuka untuk berdiskusi. Aspirasi mereka akan kami catat dan evaluasi, bahkan bawa ke pusat jika perlu,” tambah Seno.
Ia juga berpesan kepada mahasiswa agar tetap menyampaikan aspirasi secara damai dan tidak merusak fasilitas publik.
“Demo boleh, karena dilindungi undang-undang. Tapi jangan anarkis. Sampaikan dengan baik, lalu kembali belajar dan menjadi mahasiswa yang baik,” pungkasnya. (*)
Editor: Redaksi
Pesan Redaksi:
Demonstrasi merupakan hak warga negara dalam berdemokrasi. Untuk kepentingan bersama, sebaiknya demonstrasi dilakukan secara damai tanpa aksi penjarahan dan perusakan fasilitas publik.
