Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) resmi meluncurkan program Gratis Biaya Administrasi (GBA) untuk pembelian rumah subsidi, bekerja sama dengan pengembang dan perbankan
Program ini ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) guna meringankan beban dalam proses kepemilikan rumah.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kaltim, Fitra Firnanda, menjelaskan bahwa total biaya administrasi untuk pembelian rumah subsidi bisa mencapai Rp10 juta per unit.
Biaya tersebut mencakup provisi bank, biaya administrasi perbankan, appraisal, notaris, hingga akta jual beli.
“Angka Rp10 juta itu cukup memberatkan bagi masyarakat. Oleh karena itu, Pemprov hadir untuk menanggung seluruh biaya administrasi tersebut,” ujar Fitra pada Kamis 29 Agustus 2025.
Untuk tahap awal, Pemprov menargetkan 1.000 unit rumah subsidi pada tahun anggaran perubahan 2025, dengan alokasi dana sebesar Rp10 miliar.
Jika antusiasme masyarakat tinggi, program ini akan diperluas dalam anggaran murni 2026 dengan target 2.000 unit dan dana Rp20 miliar.
Fitra menambahkan, pelaksanaan program akan melibatkan empat bank yang telah bekerja sama dengan Pemprov, yakni BTN, BTN Syariah, Bankaltimtara, dan Bank Mandiri. Rumah subsidi yang ditawarkan memiliki tipe 36 dan akan disalurkan melalui pengembang yang telah terverifikasi.
Proses pengajuan bantuan GBA dimulai dari permohonan ke bank, kemudian dilanjutkan dengan verifikasi, penilaian kelayakan, dan pengesahan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Setelah itu, dana akan dicairkan ke rekening pemohon dan langsung dipindahbukukan ke rekening pengembang.
Fitra menyebut, kebijakan ini juga merespons realisasi penjualan rumah subsidi tahun sebelumnya yang mencapai sekitar 2.000 unit.
“Karena saat ini sudah mendekati akhir tahun, Pemprov memilih menyiapkan 1.000 unit terlebih dahulu untuk program perdana ini,” pungkasnya. (*)
Editor: Redaksi
