Penulis: Muhammad Riduan
Samarinda, Presisi.co – Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Hasanuddin Mas’ud bersama sejumlah pimpinan dan anggota dewan turun langsung menemui ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Kaltim Menggugat (Mahakam), di depan Gedung DPRD Kaltim, pada Senin 1 Spetember 2025.
Ribuan mahasiswa, ojek online, hingga masyarakat umum sebelumnya berkumpul di Masjid Baitul Muttaqien Islamic Center, lalu long march menuju Gedung DPRD Kaltim di Jalan Teuku Umar. Massa membawa spanduk, poster, dan meneriakkan yel-yel tuntutan di sepanjang jalan hingga memenuhi ruas jalan di sekitar gedung dewan.
Di hadapan ribuan demonstran yang mengepung gedung legislator tersebut, Hasanuddin Mas’ud bahkan menaiki truk, berorasi untuk menyampaikan komitmennya mengawal aspirasi masyarakat.
“Tenang rekan-rekan semua, di daerah kita sama-sama memperjuangkan masyarakat dan mahasiswa. Wakil rakyat siap memperjuangkan permintaan masyarakat dan tuntutan mahasiswa. Ini bukan omong kosong, tapi bukti nyata,” tuturnya.
Selain Hasanuddin, turut hadir di tengah-tengah massa aksi Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kaltim Muhammad Husni Fahruddin juga menegaskan dukungan dewan atas tuntutan mahasiswa.
“Kita sepakat dan setuju atas seluruh tuntutan aliansi Mahakam tadi, baik itu soal penghapusan tunjangan DPR, soal perampasan aset, dan isu lainnya. Kami berkomitmen untuk bersama-sama memperjuangkannya,” ujarnya.
Namun demikian, legislator yang karib disapa Ayub tersebut mengingatkan bahwa sebagian besar isu yang diangkat bersifat nasional sehingga keputusan akhir tetap berada di pemerintah pusat.
“Untuk itu kami bersepakat untuk mengawal bersama. Kalau ada isu lain, mari kita duduk bersama membicarakannya. Alhamdulillah, sampai saat ini aksi berlangsung damai, aman, dan terkendali. Kami imbau mahasiswa jangan sampai terprovokasi oleh pihak yang ingin menunggangi aksi ini,” tambahnya.
Berikut rincian 11 tuntutan dari Aliansi Mahakam yaitu:
1. Tolak RUU KUHAP.
2. Hapus tunjangan mewah DPR.
3. Sahkan RUU Perampasan Aset.
4. Sahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).
5. Sahkan RUU Masyarakat Adat.
6. Tingkatkan kesejahteraan guru dan dosen.
7. Tingkatkan pendidikan di daerah 3T (tertinggal, terpencil, terluar).
8. Tolak pemutihan dosa pemerintah.
9. Cabut UU yang tidak berpihak kepada rakyat.
10. Hentikan represifitas terhadap gerakan rakyat serta ciptakan kebijakan pro-rakyat.
11. Hentikan oligarki politik, demokrasi palsu, kejahatan ekologis, dan praktik pertambangan yang merusak lingkungan. (*)
Editor : Redaksi
